bakabar.com, JAKARTA - Sekretaris Jendral PDIP, Hasto Kristiyanto menanggapi isu Wali Kota Makassar Moh Ramdhan 'Danny' Pomanto yang mencari perlindungan hukum dengan bergabung ke PDIP.
"PDI Perjuangan tidak pernah menggunakan instrumen hukum untuk elektoral, untuk melakukan penggalangan, untuk lindung-melindungi karena kami tempatkan yang namanya kehormatan terhadap seluruh proses hukum dengan sebaik-baiknya," kata Hasto pada wartawan di kantor DPP PDIP, Senin (28/8).
Isu tersebut mencuat ketika ada tudingan dari Waketum Partai NasDem Ahmad Ali atau Mad Ali kala Danny memutuskan hengkang dari partai NasDem.
Baca Juga: Hasto Sebut Mahfud Masuk Radar Bakal Cawapres Ganjar
Hasto turut mengatakan komitmen PDIP yang terus menjunjung tinggi proses hukum berkaca pada saat kantor partai berlogo banteng tersebut diserang pada 27 Juli 1996.
"Seperti kantor ini ketika diserang secara brutal oleh pemerintah yang otoriter pun kami tetap setia pada jalan hukum," pungkasnya.
Sebelumnya, Mad Ali menilai manuver Danny yang bergabung dengan PDIP hanya bertujuan untuk mencari perlindungan hukum ketika muncul dugaan kasus korupsi PDAM.
