bakabar.com, PALANGKA RAYA – Wakil Ketua I Komisi C DPRD Kota Palangka Raya M Hasan Busyairi sepakat dengan kebijakan Wali Kota untuk membuka secara bertahap Pembelajaran Tatap Muka (PTM).
Legislator Partai Golkar itu mengatakan PTM terbatas yang dilaksanakan secara bertahap dapat mempermudah dalam melakukan evaluasi dampak yang ditimbulkan.
“Evaluasi dimaksudkan untuk mengetahui atau mendata apakah selama PTM terbatas ada muncul klaster atau tidak. Jadi kami sepakat dengan kebijakan Wali Kota,” kata Hasan, Sabtu (9/10).
Menurutnya, proses PTM terbatas khususnya pada jenjang sekolah dasar dan sekolah menengah pertama harus mengacu pada ketentuan yang disepakati dalam SKB 4 Menteri.
Selain itu PTM terbatas juga harus mengacu pada kebijakan Pemerintah Provinsi Kalteng, terutama terkair pelaksanaan PTM jenjang SMA/SMK.
“Intinya kebijakan di bidang pendidikan diperlukan prinsip kehati-hatian karena menyangkut kesehatan peserta didik sebagai pondasi dasar penerus bangsa,” ujarnya.
Dia pun meminta Dinas Pendidikan Kota Palangka Raya melakukan dengan kehati-hatian dan mengambil sampel dari satu sekolah terlebih dahulu dalam melaksanakan PTM.
“Tidak kalah pentingnya, prokes harus dipastikan terlaksana dengan baik ditambah dengan gencarnya vaksinasi guru, orang tua murid dan peserta didik itu sendiri,” pungkasnya.
