bakabar.com, JAKARTA - Baru-baru ini, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas mengusulkan kenaikan gaji PNS kepada Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati.
Rencana tersebut disampaikan Anas dalam Rakornas Pelaksanaan Anggaran 2023 di Kementerian Keuangan, di Jakarta, Rabu (17/5).
Menanggapi usulan itu, pengamat kebijakan publik Trubus Rahadiansyah menilai hal tersebut hanyalah pencitraan menjelang tahun politik 2024. Pasalnya, di tahun politik, semua pihak berupaya untuk mencari simpati masyarakat.
"Ini sih saya lihat cuman pencitraan doang, arahnya itu cuma pada cari pencitraan, jadi karena mau Pemilu 2024," kata Trubus kepada bakabar.com, Sabtu (20/5).
Baca Juga: PNS Naik Gaji, Pengamat: Jangan Sampai Berdampak pada Utang Indonesia
Kendati begitu, Trubus khawatir wacana tersebut nantinya akan menjadi bom waktu, lantaran berpeluang membenturkan antara masyarakat miskin dengan Aparatur Sipil Negara (ASN).
"Jadi arahnya malah kontra produktif, artinya bisa menjadi konflik jika tidak ditangani dengan baik," ujar Trubus.
Oleh karenanya, Trubus mengingatkan pemerintah untuk bersikap berhati-hati karena di situasi sekarang, nuansa politik sedang memanas. Jika salah langkah, kebijakan tersebut berpotensi merugikan pemerintah, termasuk ASN.
Selain itu, menurut Trubus, yang justru perlu dilakukan saat ini adalah reformasi menyeluruh di instansi pegawai negeri sipil (PNS), utamanya terkait kinerja dan pola-pola efisiensi.
Baca Juga: Pemerintah Naikan Gaji PNS, Pengamat: Lebih Baik untuk Atasi Kemiskinan
"Menerapkan reformasi ASN aja belum bisa, apalagi sistem digital ini kan sebenarnya ASN sudah tidak usah terlalu banyak, jadi dikurangi," ujarnya.
Selain itu, Trubus mengimbau pemerintah melakukan program yang sifatnya berdampak bagi orang banyak, agar peningkatan ekonomi masyarakat bisa terwujud. Karena itu, pengentasan kemiskinan menjadi salah satu poin penting yang tidak boleh dilupakan.
Dengan demikian, program yang dibuat tidak hanya terkesan menghabis-habiskan anggaran semata.
"Kayak apa subsidi-subsidi mobil listrik, itu kan sebenernya semuanya bisa dialihkan untuk mengatasi kemiskinan aja dulu, biar masyarakat posisinya ini bisa tertolong dulu, sejahtera dulu." jelasnya.
