bakabar.com, JAKARTA - Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif tekah menerbitkan Peraturan Menteri (Permen) ESDM Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Penangkapan dan Penyimpanan Karbon pada Kegiatan Usaha Hulu Minyak Dan Gas Bumi pada 3 Maret 2023.
Permen itu menjadi Langkah awal Indonesia bisa mencapai target Net Zerro Emission (NZE) dan wujud kontribusi nyata Industri migas dalam mengurangi emisi.
Pada acara sosialisasi Permen ESDM Nomor 3 Tahun 2023, beberapa waktu lalu, Direktur Jenderal Minyak Dan Gas Bumi Tutuka Ariadji menjelaskan proses pembuatan Peraturan Menteri ESDM tersebut prosesnya cukup panjang. Pembahasannya melibatkan sejumlah kalangan, mulai dari akademisi dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS).
"Dalam menyusun permen ini, kita bekerja sama dengan centre excellent yang berkantor di Institut Teknologi Bandung. Selama proses (penyusunan) mengundang banyak institusi, baik nasional maupun internasional dengan harapan standarnya juga internasional dan implementable dalam pelaksanaannya karena bekerja sama juga dengan KKKS," kata Tutuka dalam sambutannya dikutip Selasa (9/5).
Baca Juga: Tahun 2022, Industri Hulu Migas Hasilkan Rp700 Triliun untuk Negara
Tutuka menambahkan, residu emisi Co2 itu dapat diterima dan dimasukkan ke dalam lapangan migas, yang selanjutnya oleh kontraktor KKKS dimasukkannya dalam Plan of Development (PoD) untuk diajukan ke SKK Migas dan jika disetujui maka dapat dilaksanakan.
Kondisi itu bisa diimplementasikan dalam skema PSC Cost Recovery dengan ketentuan yang ada di Permen ESDM No 2 Tahun 2023 di pasal 6 menyatakan pemanfaatan CCUS dapat diinjeksikan untuk peningkatan produksi migas.
Selanjutnya Tutuka berharap, terbitnya Peraturan Menteri ESDM Nomor 2 Tahun 2023 yang dibangunnya dengan cukup panjang, extensive, mendalam dan memenuhi standar teknis, standar legal, ekonomis, kausalitas itu dapat memotivasi industri migas untuk berkontribusi dalam pengurangan emisi.
Perjalanan panjang
Peraturan Menteri ESDM Nomor 3 Tahun 2023 disusun sejak tanggal 13 Agustus tahun 2021 diawali dengan pembentukan tim penyusunan draft permen yang melibatkan stakeholder yang dilanjutkan dengan pembentukan divisi subsurface, surface MRV, legal dan perijinan dan keekonomian.
Baca Juga: Penerimaan Negara dari Hulu Migas di 2022 Capai 18,19 Miliar Dolar AS
Oktober 2022 dilakukan harmonisasi oleh Kementerian Hukum Dan HAM melibatkan Kementerian terkait lainnya dan terbit penyelesaian harmonisasi pada tanggal 15 Desember 2022. Bulan Januari-Februari 2023 proses persetujuan Presiden dan ditetapkan Menteri ESDM tanggal 2 Maret 2023 diundangkan.
Peraturan Menteri ESDM ini terdiri dari 11 Bab dan 61 pasal yang diatur didalamnya adalah, ketentuan umum, penyelenggaraan CCS dan CCUS, tahapan penyelenggaraan, monitoring, measurement, dan verifikasi, keekonomian, asset, tanggap darurat, pembinaan dan pengawasan, sangsi administratif, ketentuan lain dan penutup.
Lingkup penyelenggaraan CCS dan CCUS adalah pada kegiatan usaha hulu migas saja yaitu meliputi, penangkapan (emisi hulu migas, emisi industry migas dan direct air capture), pengangkutan, penginjeksian, penyimpanan dan pemanfaatan.
Untuk penyelenggaraan CCS/CCUS ini dimulai dengan persetujuan usulan yang dituangkan di dalam POD untuk skema pengajuannya itu diinisiasi oleh kontraktor Sebagian dari POD I bisa juga dari perubahan POD I atau POD selanjutnya. Didalamnya dimasukkan hasil kajian dari CCS/CCUS.
Baca Juga: Aturan CCS/CCUS Diteken, Capai Rendah Emisi dan Tingkatkan Produksi Migas
Apabila pengajuannya bagian dari POD I atau perubahan POD I, maka pengajuannya ke SKK Migas atau Badan Pengelola Migas Aceh untuk dilakukan evaluasi POD I atau perubahan POD I dan meminta persetujuan Menteri ESDM.
Tahap studi dan persiapan
Penerbitan Permen ESDM terkait CCS/CCS ini diharapkan dapat menjadi triger untuk melaksanakan teknologi penangkapan, pemanfaatan dan penyimpanan karbon yang menjadi solusi peningkatan produksi migas untuk mendukung target 1 juta barel per hari minyak bumi dan 12 miliar kaki kubik per hari gas bumi tahun 2030. Ini sekaligus mendukung pengurangan emisi menuju Net Zero Emission pada tahun 2060.
Saat ini terdapat 15 proyek CCS/CCUS di Indonesia yang masih tahap studi dan persiapan. Sebagian besar ditargetkan beroperasi sebelum 2030.
Adapun terdapat 15 proyek tersebut yakni, Arun (CCS), Gemah (CCUS/EOR), Ramba (CCUS/EOR), Jatibarang (CCUS, CO2, EOR), Central Sumatera Basin (CCS/CCUS Hub), Sakakemang (CCS), Gandih (CCUS/EOR), RU V Balikpapan (CCU.Methanol), Kutai Basin (CCS?CCUS Hub), Sunda Asri Basin (CCS/CCUS Hub), Sukowati (CCUS EOR), East Kalimantan (CCS?CCUS Study), Blue (Ammonia, CCS), Abadi (CCS/CCUS) dan Lapangang Tangguh (CCUS/EOR).
