bakabar.com, BARABAI – Pembangunan gedung Pusat Layanan Haji dan Umrah Terpadu (PLHUT) di Hulu Sungai Tengah (HST) nampaknya bakal molor.
Proyek senilai 1,7 miliar lebih yang diagendakan per 6 April 2022 itu belum terlihat realisasi bangunan. Pondasi bangunan yang bakal berdiri 2 lantai itu belum juga selesai.
Kontraktor hanya diberi waktu 150 hari kerja. Terhitung sejak 6 April tadi yang artinya hanya menyisakan waktu 46 hari kalender.
Gedung PLHUT yang ditempatkan di samping Kantor Kemenag HST itu diduga tak memenuhi standar kontruksi.
Pembangunan itu disoroti Aktivis Pemantau Pembangunan, Anang Rosadi. Dia turun langsung melihat proyek Kemenag yang bersumber dari APBN/SBSN 2022 pada Minggu (18/7).
Dia menyebutkan ada ketidaklaziman pada perencanaan pembangunan. Terutama pada pondasi bangunan yang direncanakan dua lantai itu.
“Saya tidak menyalahkan konsultan perencanaan. Tapi tentu harus mengikuti kaidah. Tapi ketika ada ketidaklayakan dalam sebuah pembangunan lantai dengan pola seperti itu [bangunan menggunakan pancang mini file ukuran 25×25]. Padahal tanah ini keras dengan bebatuan,” kata Anang kepada bakabar.com, Senin (18/7).
Anang menilai, perencanaan konstruksi itu berubah akibat perencanaan yang salah. Padahal bangunan di sebelahnya atau Kantor Kemenag sendiri pondasinya menggunakan batu kali.
Pemancangan bangunan baru itu pun pada akhirnya menimbulkan masalah. Ketika dipancang dengan hammer, bangunan disampingnya retak karena getaran.
Kata Anang, dari segi pernencanaan tidak seharusnya seperti itu. Bangunan akhirnya membebani kontraktor.
Mesti ada standarisasi yang diketahui tentang struktur tanah. Tidak semua harus boring atau sondir yang membebani anggaran.
“Kontraktor yang tadinya tidak terlalu paham dengan bangunan lalu mereka diberi pekerjaan seperti itu akhirnya perencanaannya berubah-ubah,” terang Anang.
Dia menegaskan, pembangunan itu harus menjadi perhatian pemerintah dan Bapenas. Sebab dalam suatu perencanaan proyek harus betul-betul matang agar biaya hemat.
Jika tidak demikian, kata Anang akan berdampak terhadap tidak efisiensinya penggunaan uang rakyat dan akan membebani pihak kontraktor pelaksana.
Harus ada perbaikan mendasar dalam perencanaan pembangunan agar tidak terjadinya pembangunan yang menyalahi kaidah konstruksi.
“Bukan karena konsultan diberi persentasi 1-3 persen lalu konsultan itu ingin membesarkan biaya dari proyek itu. Seharusnya bagaimana proyek itu efesien tapi sefty faktornya tetap tidak akan mengurangi sedikit pun,” tegas Anang.
bakabar.com mencoba menghubung Kepala Kantor Kemenag HST, M Rafi’i via WhatsApp. Namun panggilan tak diangkat. Begitu pun dengan pesan yang juga belum direspon hingga berita ini diterbitkan.
