bakabar.com, BATULICIN – Ketua DPD PDI Perjuangan Kalimantan Selatan, Mardani H Maming (MHM), mengungkapkan keputusannya mundur sebagai Bupati Tanah Bumbu dua tahun lalu.
Itu dia lakukan untuk menepis isu negatif yang menilai MHM tidak menyelesaikan jabatan sebagai bupati sampai akhir periode.
“Saya mundur itu karena akan maju sebagai anggota DPR RI. Salah satu persyaratannya harus mundur jadi bupati. Saat mengundurkan diri, dan berjalannya waktu, keluar perintah penugasan jadi Ketua Umum HIPMI (Himpunan Pengusaha Muda Indonesia),” ungkap MHM, kepada bakabar.com, Jumat (3/10).
Salah satu hal yang juga membuat MHM termotivasi menjadi Ketua Umum HIPMI karena sejumlah tokoh di Indonesia juga pernah menduduki jabatan itu, di antaranya Sandiaga Uno (2005-2008), Erwin Aksa Mahmud (2008-2011), Raja Sapta Oktohari (2011-2015), dan Bahlil Lahadalia (2015-2019).
Erick Thohir yang merupakan kolega MHM juga merupakan tokoh senior di HIPMI. Hal itulah yang membuat MHM makin mantap dengan keputusannya.
“Kemudian, daripada setelah maju menjadi anggota DPR RI lalu mundur lagi setelah mencalon ketum HIPMI, jadi saya batalkan niat ke Senayan. Saya mantap maju menjadi Ketua Umum HIPMI,” jelasnya.
Menurut adik dari Syafruddin H Maming ini, keputusannya untuk mundur saat itu merupakan sesuatu yang wajar sangat sangat beralasan.
Apalagi saat mundurnya MHM, Kabupaten Tanah Bumbu sudah memiliki pondasi yang kuat dalam banyak sektor, terutama pada laporan keuangan yang mendapatkan predikat Wajar Tanpa Pengecualian dari Badan Pemeriksa Keuangan (WTP) yang tak pernah diraih oleh bupati era sebelumnya.
“Lagipula saat saya mundur itu bukan karena korupsi. Kalau karena korupsi bisa dipertanyakan. Tapi ini ‘kan tidak,” ucapnya.
Mundurnya MHM menjadi bupati diakui sebagai keputusan yang tidak populer. Namun, di sisi lain, MHM ingin membawa nama kampung halamannya, Kabupaten Tanah Bumbu dengan ibu kotanya, Batulicin, ke kancah nasional, bahkan internasional.