bakabar.com, KOTABARU - Puluhan massa kembali turun ke jalan melakukan aksi unjuk rasa di halaman gedung DPRD Kotabaru, Kalsel, Senin (29/1).
Berbagai tuntutan disampaikan dalam aksi itu, di antaranya meminta agar Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kotabaru mundur dari jabatannya.
Selain diucapkan langsung oleh koordinator aksi tuntutan Kadis PUPR ini juga tertulis terang dalam sejumlah sepanduk yang dibentangkan massa.
Syahriansyah, koordinator aksi sejumlah tuntutan disampaikan bukan tanpa sebab, namun lantaran adanya dugaan markup anggaran pada Dinas PUPR Kotabaru.
Kadis juga diduga telah bermain mata dengan kontraktor. Terlebih adanya pekerjaan ruas jalan Lontar-Tanjung Seloka yang menelan anggaran belasan miliar yang tidak selesai tepat waktu.
"Untuk itu, kami juga meminta agar pihak Aparat Penegak Hukum (APH) untuk melakukan penyelidikan dugaan Mark up di Dinas PUPR yang sudah saya sampaikan tadi," tegasnya.
Selang beberapa saat berorasi, para massa langsung dijumpai Ketua DPRD Kotabaru Syairi Mukhlis, dan mengajak mereka untuk duduk bersama, atau dengar pendapat.
Meski demikian, dengar pendapat belum belum membuahkan hasil, lantaran pihak Dinas PUPR belum dapat hadir, lantaran tengah berada di lapangan sesuai konfirmasi yang diterima pihak dewan.
Syairi Mukhlis menyebutkan, perihal tuntutan massa akan segera diagendakan kembali sesuai kesepakatan bersama.
Syairi berharap pihak Dinas PUPR dapat berhadir dalam agenda tersebut sehingga tidak mengecewakan dewan.
"Aspirasi mereka sudah kami terima har ini, dan kami akan agendakan kembali menghadirkan Kepala Dinas PUPR," pungkas Syairi.
Sementara Ketua Komisi II DPRD Kotabaru Awaludin mengaku kecewa lantaran Kadis PUPR Kotabaru tidak hadir memenuhi undangan dewan.
"Kami tentu kecewa beliau tidak hadir dan ini namanya meremehkan marwah dewan," pungkasnya.
