bakabar.com, JAKARTA - Sekretaris Jendral DPP PDIP, Hasto Kristiyanto menilai surat terbuka dari eks Wakil Menteri Hukum dan HAM, Denny Indrayana untuk Megawati Soekarnoputri berlebihan.
Di surat tersebut, Denny menyampaikan Megawati untuk menghentikan siasat penundaan Pemilu 2024 yang berpengaruh pada keselamatan bangsa.
"Itu tuduhan yang berlebihan dari Pak Denny Indrayana. Pak Denny tidak boleh melupakan bahwa pada Desember 2008 terjadi perubahan sistem politik hanya beberapa bulan sebelum pemilu legislatif dilaksanakan pada April 2009 dan itu bagian dari desain untuk meningkatkan perolehan Partai Demokrat sebesar 300 persen," ujar Hasto di Kantor DPP PDIP, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (2/6).
Baca Juga: Denny Adukan Kudeta Demokrat ke Megawati, Singgung Sejarah PDIP
Hasto menyampaikan bahwa karena Denny sempat menetap di Australia membuatnya menerima banyak menerima informasi dan rumor yang salah.
"Jika beliau berkaca, harusnya Pak Denny Indrayana membuat surat terbuka menjelaskan tentang berbagai manuver kekuasaan sehingga partai Demokrat bisa naik 300 persen," tukasnya.
"Kalau ingin membangun demokrasi, Indonesia yang sehat, agar berbagai manipulasi DPT, itu tidak terjadi lagi. Kalau tidak percaya silakan datang di Pacitan, silakan datang di Ponorogo di mana DPT-nya memang dimanipulasi sehingga perolehan suaranya meningkat drastis di basis partai tersebut," lanjutnya.
Baca Juga: PDI-P Respons Rumor Putusan MK Denny Indrayana, Sentil Era SBY
Lebih lanjut, Hasto melayangkan tantangan kepada Denny untuk menggali hal itu jika ingin membuktikan diri sebagai sosok pemikir bagi kemajuan Indonesia Raya dalam rangka meningkatkan kualitas demokrasi di Indonesia.
"Jadi, nanti saya kirim surat ke Denny. Hasil research saya ketika saat itu di Australia tahun 2010 untuk mencari jawaban mengapa ada satu partai yang naik hingga 300%. Inilah yang seharusnya dikritisi oleh sosok akademisi seperti Pak Denny Indrayana," tegasnya.
Menurut Hasto, Megawati akan memperjuangkan politik kebenaran dengan tetap ingin terselenggara Pemilu pada 14 Februari 2024.
"Sikap dari Ibu Megawati sangat clear, bahwa pemilu harus dijalankan tepat waktu pada 14 Februari. Ya Ibu Mega ini kan selalu memperjuangkan politik kebenaran. Jadi ketika surat terbuka itu bicara politik kebenaran ya kami sebagai partai akan memberikan jawaban dengan fakta-fakta dengan data-data, dengan hasil research, bukan hasil opini," pungkasnya.
