bakabar.com, JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan pemerintahan bebas korupsi menjadi syarat pertumbuhan dan pemerataan ekonomi.
Pencegahan Korupsi juga perlu dilakukan untuk mengoptimalkan kebijakan-kebijakan dalam memanfaatkan bonus demografi.
"Momentum yang hanya sekali terjadi dalam sejarah suatu bangsa ini perlu diperhatikan agar Indonesia dapat melompat menjadi high income country," kata Airlangga dalam Penandatanganan Komitmen Pelaksanaan Aksi Pencegahan Korupsi Tahun 2023-2024 sebagaimana dikutip dari keterangan resmi di Jakarta, Rabu (8/3).
Untuk itu, pemerintah menjalankan Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) sebagai pilar utama untuk pencegahan korupsi di Indonesia. Untuk tahun 2023-2024, aksi pencegahan korupsi difokuskan pada perizinan dan tata niaga, keuangan negara, dan penegakan hukum serta reformasi birokrasi.
Baca Juga: Menteri Basuki Ingatkan Peran Istri Pejabat Sebagai Benteng Pencegahan Korupsi
Sebagai penjabaran dari fokus dan sasaran Stranas PK, pemerintah membentuk berbagai program dan kegiatan yang merupakan wujud aksi dari pencegahan korupsi di berbagai sektor, termasuk sektor perizinan dan tata niaga.
Salah satunya, Koordinator Bidang Perekonomian bersama Stranas PK, Lembaga National Single Window, dan Kementerian/Lembaga telah bersinergi untuk membangun Neraca Komoditas sebagai dasar pertimbangan kebijakan pemerintah yang lebih transparan di bidang ekspor-impor.
“Tiga milestone tersebut diharapkan bisa menyelesaikan ekspor-impor dengan tepat waktu, tepat jumlah dan tepat sasaran,” jelas Menko Airlangga.
Baca Juga: Gerogoti APBN, Pasar Gelap Korupsi Selubungi Proyek Pemerintah
Selanjutnya, Airlangga juga mendorong penyelesaian Undang-Undang Cipta Kerja untuk memperjelas pengaturan lahan yang tumpang tindih.
“Kita sudah selesai 85 tematik tuntas dan kita tambahkan 153 tematik, totalnya 153. Dan diharapkan tahun ini dan tahun depan bisa diselesaikan,” tandasnya.
