bakabar.com, JAKARTA - Sekjen PDI Perjuangan menyoroti adanya upaya lembaga survei yang menarasikan Pilpres 2024 satu putaran. Oleh sebab itu PDIP mendesak dibentuk komite independent untuk mengaudit lembaga survei.
"Jadi, diusulkan saja nanti pembentukan semacam komite independen dari kalangan perguruan tinggi untuk mengaudit hasil-hasil survei karena ini terkait dengan kepentingan rakyat, terkait dengan kualitas demokrasi," kata Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto di Kantor DPP PDIP, Jakarta, Selasa (2/1).
Menurut Hasto, komite independen ini akan mengaudit lembaga survei mana yang menggunakan metodologi secara benar.
Baca Juga: Survei NSN: Prabowo-Gibran Berpeluang Menang 1 Putaran
Ketua Badan Kebudayaan Nasional (BKN) PDIP Aria Bima menambahkan dirinya mendengar informasi pengondisian dari koleganya yang berada di kubu Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN).
"Saya dengan teman-teman Komisi VI dari 01, memang melihat ada satu desain untuk menggiring opini satu putaran. Jadi, kami melihat ada lembaga survei yang diharapkan hasil-hasil itu satu putaran,” ujarnya.
Aria Bima memandang ada pembentukan yang sangat jelas dalam opini satu putaran lewat lembaga survei. Di sisi lain, lanjut Aria Bima, seharusnya lembaga survei bertugas untuk memotret realitas melalui sampel atau responden.
Baca Juga: Survei Litbang Kompas Gerindra Posisi Teratas, Salip PDIP
"Bukan menciptakan hasil yang sesuai dengan keinginan membangun opini satu putaran," kata dia.
Aria Bima mencontohkan ketika lembaga survei terjun menurunkan kuesioner terhadap satu sampel yang sudah ditentukan dalam satu desa, RT, RW, harus meminta izin ke Kapolsek. Kemudian dari Kapolsek ke Bhabinkatibmas, semua proses itu waktunya sepuluh hari sampai keluar izin.
"Sepuluh hari sudah diketahui titik mana sampel atau responden yang akan dituruni kuesioner yang ada. Ada kecenderungan sepuluh hari inilah sampel yang akan diambil sudah digarap," jelas Aria Bima.
Baca Juga: Survei Roy Morgan: Ganjar Unggul di Jawa, Prabowo Dominasi Kalimantan
Fenomena ini, lanjut dia, tidak masuk akal bila melihat opini publik menginginkan satu putaran.
"Itu yang menurut kami ada kecenderungan desain ini sering kami komunikasikan. Tentang apa hasilnya (dengan AMIN), ya, kita sepakat saja. Ada kecenderungan kami sepakat dua putaran," tegas Aria Bima.
