bakabar.com, JAKARTA – Kepala Subdirektorat Perencanaan Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional Wilayah I, Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR), Mirwansyah Prawiranegara mengungkapkan pembangunan IKN Nusantara dilakukan pada lokasi minim bencana.
“Dipilih lokasi yang paling minim dan paling rendah risiko timbulnya bencana, terutama geologi,” ujarnya dalam Seminar Nasional Ibu Kota Negara (IKN) Tangguh Bencana secara virtual, Rabu (12/10).
IKN Nusantara memiliki tingkat kebencanaan terutama geologi, seperti becana gunung api, patahan aktif, hingga ancaman tsunami dan longsor, yang nilainya paling rendah.
Berdasarkan hal tersebut, Provinsi Kalimantan Timur, ditetapkan sebagai lokasi untuk pembangunan untuk ibukota baru. Wilayah tersebut dipilih dari hasil seleksi pada delapan lokasi potensial terhadap beberapa kategori, salah satunya adalah berkaitan dengan kebencanaan.
Berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) No. 63 Tahun 2022, luas wilayah IKN yang sudah ditetapkan seluas 324.332 hektare yang meliputi daratan dan perairan.
“Jadi cakupannya bisa sebesar 4 kali luas kota jakarta,” kata Mirwansyah.
Baca Juga: Pemerintah Sebut Pembangunan IKN Nusantara untuk Pemerataan Pembangunan
Selain itu, terdapat pembagian lagi di dalam wilayah Ibu Kota Negara (IKN). Jumlah wilayah tersebut dibagi menjadi tiga.
Wilayah pertama adalah Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) dengan luas 6.671 hektare. Kawasan tersebut di dalamnnya terdiri atas dua wilayah administratif setingkat desa atau kelurahan.
“Adapun yang kedua Kota Inti IKN (KIIKN) atau kota inti IKN Nusantara yang luasnya sebesar 55.180 hektare,” katanya.
Kemudian ditetapkan juga Kota Pengembangan IKN (KPIKN), untuk perluasan wilayah pembangunan di dalam IKN maupun pembangunannya secara kewilayahan.
Luas KPIKN menjadi yang paling luas di antara ketiganya, yaitu sebesar 199.962 hektare.
“Sejak awal pembangunan IKN Nusantara perencanaannya sudah mempertimbangkan banyak hal, termasuk risiko bencana,” tutupnya.
