bakabar.com, JAKARTA - Pakar transportasi, Djoko Setijowarno menilai subsidi untuk DKI Jakarta sudah keterlaluan. Masyarakat di ibu kota negara bahkan terkesan terlalu dimanjakan.
"Terlalu manja, gak baik itu. Jakarta itu subsidinya sudah kebanyakan," kata Djoko kepada bakabar.com, Jumat siang (1/6).
Djoko lantas membandingkan subsidi KRL Comuter Line atau kereta rel listrik Jakarta yang angkanya jauh lebih besar dibanding daerah-daerah terpencil di Indonesia.
"Bayangin, KRL Jabodetabek subsidinya 1,6 triliun rupiah, daerah terpencil se-Indonesia itu cuma 1,77 miliar, itu kan keterlaluan, Ini kita bicara Indonesia bukan Jakarta," ujar Djoko.
Baca Juga: Kebijakan Subsidi Kendaraan Listrik Sarat Konflik Kepentingan Pejabat
Menurut Djoko, moda transportasi KRL sebaiknya tidak perlu lagi disubsidi pemerintah. Khususnya pada saat hari libur akhir pekan. Karena menurutnya, akhir pekan itu justru agenda masyarakat mayoritas adalah berlibur.
"Subsidinya diberikan ke orang yang mau bekerja bolak-balik. Sabtu Minggu kan akhir pekan atau libur kan mereka mau jalan-jalan, kenapa disubsidi? Mending kebutuhan buat daerah yang lainnya," imbuhnya.
Baca Juga: Subsidi Beli Motor Listrik Tepat, Tidak Buat Mobil
Sebagai informasi, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi memastikan tarif pada KRL Commuter Line tidak akan mengalami kenaikan pada 2023 mendatang.
Namun, pemerintah merancang skenario subsidi untuk tarif KRL 2023. Orang berpenghasilan menengah ke atas bakal membayar lebih tinggi untuk men-subsidi golongan tak mampu.
Menteri Budi menyampaikan tarif KRL nantinya akan mengalami perubahan pada sistem lewat skema subsidi tepat guna via tiket kartu.
Baca Juga: Impor KRL Bekas, Kemenperin Tetap Tak Beri Rekomendasi
"Kalau KRL enggak naik, insyaallah 2023 tidak naik. Tapi, nanti pakai kartu, yang kemampuan finansialnya tinggi harus bayar lain. Average (rata-rata), sampai 2023 enggak naik," ujar Budi Karya, Rabu (28/12).
Menimpali pernyataan sang menteri, Direktur Jenderal Perkeretaapian Kemenhub Mohamad Risal Wasal menjelaskan pembayaran tarif KRL via kartu nantinya akan diterapkan lewat skema subsidi terbatas.
"Subsidi tepat guna. Artinya tidak naik, tapi nanti kita pakai data Kemendagri. Yang kaya ya bayar sesuai aslinya, yang kurang mampu itu nanti dapat subsidi," kata Risal.
"Kalimatnya (tarif KRL) tidak naik, tapi subsidi tepat sasaran," tambahnya.
