bakabar.com, KOTABARU – Investasi kilang minyak senilai Rp 300 triliun di Kotabaru sepertinya bukan sekadar isapan jempol belaka.
Penelusuran bakabar.com, sang investor, sebuah perusahaan asal Oman lewat perwakilannya diam-diam sudah menjajaki beberapa tahapan.
Selain menggelar rapat dengan pejabat daerah, manajemen perusahaan bahkan telah bertandang ke Kotabaru.
“Untuk meninjau lokasi,” ungkap Camat Pulau Selatan, Yusuf kepada bakabar.com, Minggu (4/7).
Sosok yang datang tersebut ialah Direktur, dan General Manager PT Kalimantan Refinery Petrochemikal.
“Mereka itu datang ke Tanjung Seloka, pada 30 Desember 2020 lalu,” ujar Yusuf.
Mereka datang untuk meninjau lokasi, atau lahan rencana investasi di lima desa di Kecamatan Pulau Laut Selatan.
“Jadi, yang ditinjau lahan di Desa Teluk Sirih, Sungai Bulan, Sungai Bahim, Alle Alle, dan Desa Tanjung Seloka,” terangnya.
Lantas, apa itu PT Kalimantan Refinery Petrochemikal (KRP)? Penelurusan media ini, PT KRP merupakan sebuah perusahaan multinasional.
“Ini investor asal Oman,” ujar sumber media ini di sebuah BUMN pelat merah.
Tak hanya migas, perusahaan satu ini juga bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit. Senin, 20 April 2020, PT KRP tercatat pernah menemui Pemkab Kotabaru untuk membahas penentuan lokasi rencana kegiatan perkebunan kelapa sawit.
Megaproyek Kilang Minyak Oman Rp300 Triliun, Warga Kotabaru Sabar Dulu…
Sampai hari ini, bakabar.com belum memperoleh informasi ada tidaknya keterlibatan Pertamina dalam rencana megaproyek senilai Rp300 triliun itu. Namun keterlibatan KRP dalam rencana pembangunan kilang minyak di Kotabaru juga sudah dikonfirmasi oleh Sekda Kotabaru Said Akhmad.\
“Kami sudah melakukan rapat dengan investor asal Oman di Jakarta terkait pembangunan kilang minyak, melalui virtual,” kata Said, Senin (31/5), seperti dikutip dari Antara.
Baca selengkapnya di halaman selanjutnya:
Rencananya, perusahaan membangun industri hilir untuk pengolahan minyak mentah menjadi bahan jadi siap pakai, seperti minyak sebagai bahan bakar dan lainnya.
Pembangunan dilakukan di daerah paling selatan Pulau Laut Kotabaru, yakni di Kecamatan Pulau Laut Selatan.
“Perusahaan tersebut memerlukan lahan sekitar 1.500 hektare, yang akan digunakan untuk pembangunan kilang minyak dan sarana yang lainnya,” ujar Said.
Pemkab Kotabaru mengaku telah mengeluarkan perizinan bagi perusahaan tersebut. Saat ini, lanjut Said, manajemen tengah menghitung biaya pembebasan lahan mengingat lahan yang diperlukan cukup luas, yakni sekitar 1.500 hektare.
Selain, itu perusahaan juga menghitung populasi penduduk yang ada di daerah pantai, untuk pembangunan pipa dan pelabuhan.
“Berdasarkan data sementara jumlah perumahan yang akan diganti rugi sekitar 800 kepala keluarga (KK) di Pulau Laut Selatan, itu kalau jadi,” jelas Said.
Pemkab memberikan alternatif mengingat sulitnya pembebasan lahan. Alternatif itu adalah penggunaan tanah seluas 4.000 hektare milik Pemkab Kotabaru, yang kini masih berupa kandang ternak.
Nanti, Pemkab Kotabaru bisa menawarkan solusi kepada pihak perusahaan apakah dengan sistem sewa atau menjadi saham. Dengan demikian, investor bisa merealisasikan investasi agar memberikan dampak positif bagi penyerapan tenaga kerja dan meningkatkan peredaran uang di Kotabaru.
“Oleh karena itu, kami berharap semua pihak komitmen untuk memberikan kemudahan perizinan masuknya investor tersebut. Jangan belum apa-apa perusahaan dimintai ini dan itu, hal itu akan membuat perusahaan tidak nyaman,” ujar Said.
