bakabar.com, BANJARMASIN – Para sopir pengangkut logistik di Pelabuhan Peti Kemas Trisakti sepakat untuk menghentikan pengiriman barang bahan pokok atau logistik ke Palangka Raya terhitung Jumat (29/5).
Sebab, mereka mengecam kebijakan pemerintah Palangka Raya tidak memperbolehkan mereka masuk dan mengharuskan para sopir mempunyai surat rapid test virus covid-19.
Sementara, menurut mereka tak mudah untuk mendapatkan surat itu. Mereka harus merogoh kocek lebih dari kantong pribadi.
“Padahal kami ini berangkat cuma sendirian, tidak membawa penumpang, tapi dilarang masuk,” kata Susanto, salah satu sopir.
Ia berharap sopir tidak diberatkan dengan aturan ini. Selama ini hanya dilakukan tes menggunakan thermo gun saja.
“Kalau mau dirapid test kami mau saja asal jangan memberatkan kami, ya pemerintah bisa menggratiskan tesnya,” ujarnya.
Sementara jasa ekspedisi Mitra Lintas Nusantara ikut mengancam akan menghentikan angkutan ke Palangka Raya.
“Seluruh angkutan kami kalau masih memberlakukan kebijakan seperti ini tidak akan berangkat semua. Truk Palangka Raya yang masuk sini akan kami setop, Distribusi akan kami hentikan,” tegas Ferry, perwakilan Mitra Lintas Nusantara.
Ferry berharap pemerintah memfasilitasi atau memberikan kemudahan kepada para sopir, tapi tidak dibebani biaya karena cukup mahal.
“Kami ini termasuk ujung tombak covid-19, yang dibawa inikan beras, minyak, gula, mi instan dan bahan-bahan bangunan untuk pembangunan Palangka Raya,” ucapnya.
Ketua Asosiasi Logistik Forwarder Indonesia (ALFI) Kalsel, Saut Nathan Samosir menyebut keluhan para sopir cukup mendasar.
Untuk mendapatkan surat tes itu sebut dia perlu Rp500 ribu bahkan sampai satu juta rupiah.
“Pendapatan sopir ini dari mana, mereka inikan termasuk berpendapatan rendah. Kami pihak asosiasi berharap Pemkot Banjarmasin atau Pemprov Kalsel lakukan tes kepada seluruh sopir Kalsel, sehingga tidak adalagi persoalan semacam ini,” kata Saut.
Saut mengatakan pihaknya sudah berkomunikasi dengan Kepala Dishub Palangka Raya. Pihak Dishub pun sebut dia tetap berprinsip tes sopir dilakukan di tempat asal.
“Selama PSBB ini belum dilakukan tes, dan memang tidak ada hambatan. Karena sesuai edaran Dirjen, pengantaran logistik harus dilancarkan seluruh Indonesia. Mereka ini kan mengantarkan kebutuhan pokok masyarakat di seluruh kota dan daerah di Kalsel maupun Kalteng,” terang Saut.
Lebih lanjut Saut menerangkan pemerintah dapat memberikan solusi dengan lakukan tes.
“Jadi mereka bisa lancar mengantar bahan pokok, tapi ini dihambat aturan karantina daerah masing-masing. Masyarakat Kalteng nanti mau makan apa. 50 persen bahan pokok datang dari Kalsel karena pelabuhan Sampit aktivitasnya tidak sebesar di Kalsel, secara umum barang masuknya dari Banjarmasin,” pungkasnya.
Reporter: Ahya Firmansyah
Editor: Fariz Fadhillah
