bakabar.com, JAKARTA - Wakil Ketua Umum DPP PPP, Arsul Sani menyodorkan nama Menteri BUMN, Erick Thohir untuk memecah kebuntuan Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) dalam mematangkan konfigurasi capres-cawapres di Pilpres 2024.
“Kalau di PPP paling rame Erick Thohir. Bisa capres atau cawapres,” kata Arsul di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Minggu (5/2).
Baca Juga: Masuk Bursa Capres, Erick Thohir Berpeluang Lanjutkan Legasi Jokowi
Ia menilai bahwa nasib KIB masih menggantung, terlebih karena pimpinan ketiga partai yakni Partai Golkar, PPP, dan PAN belum menentukan kandidat yang bakal diusung.
“KIB mohon doa saja supaya segera memulai pembicaraan capres cawapres dan sepakat siapa yang akan kita tetapkan capres cawapres,” ujarnya.
Arsul menilai KIB tak ingin terburu-buru dalam menentukan kandidat capres, sebab KIB masih 'wait and see' terhadap sikap politik koalisi Partai Gerindra-PKB atau PDI Perjuangan.
Baca Juga: Erick Thohir Ungkap Alasan Maju Caketum PSSI
Sedangkan, Partai NasDem, PKS, dan Demokrat telah terlebih dahulu menentukan sikap untuk mengusung Anies Baswedan di Pilpres 2024. Meskipun cawapres masih kosong dan deklarasi tak kunjung digelar.
"Memang ojo kesusu," sebutnya.
"Jangankan KIB, dua partai koalisi Indonesia Raya belum menetapkan," sambung dia.
Diketahui, Sekretaris Jenderal DPP PPP Arwani Thomafi mengaku tidak takut jika Partai Golkar menyatakan diri keluar dari Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) karena kepincut partai lain.
Ia menganggap sikap partai politik yang berubah merupakan bagian dari dinamika politik jelang Pilpres 2024 mendatang.
Baca Juga: PPP Tak Takut Golkar Keluar KIB, Anggap Dinamika Politik
"Saling berkunjung saling berdiskusi bukan sebuah ketakutan yang harus kita rasakan, kita semua. Sekali lagi kami merasa bersyukur semakin hari semakin antar partai itu bisa saling ketemu bisa saling diskusi membahas masa depan bangsa Indonesia ini dengan baik," kata Arwani, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (2/2).
Melihat pertemuan Partai NasDem dan Partai Golkar, Arwani menganggap komunikasi politik sebagai hak dari setiap partai untuk menyamalam persepsi dalam spektrum politik.
"Tetapi bahwa mereka saling bertemu, saling berdiskusi, saling berkunjung ini sesuatu yang bagus dan sesuatu yang harus kita ambil suatu kesimpulan bahwa inilah Indonesia," jelasnya
