bakabar.com, MARABAHAN – Menyikapi penghapusan tenaga honorer mulai 28 November 2023, Pemkab Barito Kuala mulai melakukan pemetaan berdasarkan sejumlah indikator.
Aturan menghapus tenaga honorer di instansi pemerintahan ini tercantum dalam Surat Menteri PAN-RB tentang Status Kepegawaian di Lingkungan Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
Suruat bernomor B/165/M.SM.02.03/2022 tersebut ditandatangani Menteri PAN-RB, Tjahjo Kumolo, tertanggal 31 Mei 2022.
Dalam surat yang sama, Pejabat Pembinaan Kepegawaian (PKK) diminta merancang langkah strategis terkait penyelesaian pegawai non ASN yang tak memenuhi syarat dan tidak lulus seleksi CPNS sebelum 28 November 2023.
Menyikapi keputusan tersebut, Pemkab Batola sudah mulai melakukan pemetaan. Hasil pemetaan sekitar 2.000 tenaga honorer ini yang menjadi acuan langkah selanjutnya.
“Dalam tahap awal, kami sudah bersurat kepada seluruh satuan perangkat kerja untuk mulai memetakan ulang tenaga honorer yang tersedia,” ungkap Sekretaris Daerah (Sekda) Batola, Zulkipli Yadi Noor, Senin (13/6).
“Melalui pemetaan itu akan terlihat jumlah yang dipekerjakan, usia, tingkat pendidikan, durasi pengabdian maupun kinerja,” imbuhnya.
Setelah pemetaan dilakukan, langkah selanjutnya adalah menganalisis data dengan mempertimbangkan kebutuhan organisasi dan kemampuan anggaran.
“Penghapusan ini tentu tak bisa sembarangan. Namun kalau memang memenuhi syarat pendidikan, sesuai jabatan dan kebutuhan, mereka bisa diarahkan ke Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK),” tegas Zulkipli.
Terkait proses yang sedang berlangsung, sejumlah honorer di Pemkab Batola berharap kebijakan selanjutnya sesuai harapan.
“Tentu kami berharap lebih baik dan keahlian yang dimiliki masing-masing honorer juga dipertimbangkan,” papar Nugroho, tenaga honorer di Setda Batola.
