apahabar, JAKARTA - Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono resmi memutasi Sekretaris Daerah DKI Jakarta Marullah Matali menjadi Deputi Gubernur DKI Jakarta Bidang Budaya dan Pariwisata, Jumat (2/12). Kebijakan tersebut menuai kontroversi sekaligus ditengarai mengandung unsur politis.
Pengamat politik yang juga dosen Universitas Al-Azhar, Ujang Komarrudin mengatakan jika apa yang terjadi pada Marullah adalah praktik abuse of power.
"Orang-orang yang dianggap bukan orangnya Heru ya disikat habis," katanya saat dihubungi bakabar.com pada Minggu (4/12).
Baca Juga: Heru Budi Hartono Copot Marullah Matali dari Sekda DKI Jakarta
Ujang menambahkan kondisi ini kerap terjadi di Indonesia dalam setiap pergantian kepemimpinan tertentu. Konsekuensinya, anggota atau staf dari pemimpin yang sebelumnya sudah tidak menjabat berpotensi untuk dicopot.
"Itulah sulitnya kita ganti Gubernur, ganti kebijakan, ganti orang, jadi orang-orangnya Anis pasti akan dihabisi, karena bagaimana pun dia (Marullah) dilantik pada masa Anis ya," imbuhnya.
Ujang meyakini praktik demikian tak lain merupakan salah satu indikator abuse of power atau penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh pejabat untuk kepentingan politik praktis.
Baca Juga: Diam-Diam Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono Koleksi Kirana dan Moge
"Kalau tujuannya politik ya itu salah satu tanda-tanda indikator abuse of power tapi ini kan bisa terjadi di semua daerah, terutama di DKI," kata Ujang.
Ia berpendapat, jika seharusnya para pemimpin daerah bisa berkolaborasi dalam membangun negeri, alih-alih langgengkan aksi saling sikut.
"Ini bahaya jika terjadi terus di DKI apalagi di Indonesia mestinya kan bekerja sama dalam arti membangun Kota Jakarta," tutupnya.
