bakabar.com, BANJARMASIN – Ketua DPRD Kalsel H Supian HK memilih tidak berkomentar soal pemeriksaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Kabupaten Hulu Sungai utara (HSU) yang menjerat Plt Kepala Dinas PUPR.
Terbaru, KPK pun memeriksa ruang kerja Bupati HSU, Abdul Wahid, Selasa (21/9) di Jalan A Yani no 12, Kecamatan Murung Sari, Amuntai Tengah.
Menurut Supian, DPRD Kalsel menghormati segala proses yang berlaku. Sampai saat ini ia mengaku tak mengikuti betul proses yang berjalan.
“Kita tidak mengikuti, aku tidak komentar dulu,” kata Supian ditemui di Kantornya.
DPRD Kalsel memegang praduga tak bersalah. Untuk itu, Dewan mendorong upaya penegakan hukum tersebut.
Memeriksa ruang kerja, KPK juga mengeledah rumah dinas Bupati HSU, Abdul Wahid, di Jalan Norman Umar digeledah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Minggu (19/9) sekitar pukul 14.30 Wita.
Dari pengamatan di depan rumah dinas bupati, terlihat ada mobil patroli dari Polres HSU yang mengawal anggota KPK melakukan penggeledahan di rumah jabatan bupati.
Penggeledahan ini buntut operasi tangkap tangan yang dilakukan KPK pada Rabu (15/9) malam.
