bakabar.com, BANJARBARU – Dinas ESDM Kalsel angkat bicara soal konversi atau pemindahan kompor gas elpiji ke kompor listrik.
Kabid Energi pada Dinas ESDM Kalsel, Sutikno mengatakan, pemerintah akan melakukan konversi kompor gas ke induksi atau listrik.
Sutikno mengaku, kebijakan ini akan dikaji dulu terkait siapa yang memang layak mendapatkan kompor listrik. Sebab kata dia, ini terkait soal kwh listrik di rumah masing-masing penerima.
Dijelaskan Sutikno, kajian ini dilakukan apakah nantinya warga yang kwh listriknya hanya 450 VA juga bisa mendapatkan kompor induksi.
“Maka dari itu dilakukan kajian, agar penerima ini benar-benar tepat sasaran,” katanya mewakili Kepada Dinas ESDM Kalsel, Isharwanto, Minggu (25/9).
Sutikno bilang, dengan wacana kebijakan konversi kompor gas ke induksi ini tidak serta merta langsung meniadakan gas elpiji 3 kg.
“Mungkin nanti secara bertahap,” imbuhnya.
Di sisi lain, Manager Komunikasi PT PLN UIW Kalselteng, Winardi mengatakan, uji coba di Kalsel untuk sementara dilakukan di Banjarbaru.
Rencananya kata dia, Kota Idaman menjadi pilot project di Kalsel tahun ini. Winardi menyampaikan, ada sebanyak 30 ribu kompor induksi yang akan dibagikan ke penerima manfaat di Banjarbaru.
“Saat ini masih proses pengadaan,” ucapnya.
Winardi menyebut, ada dua kategori penerima manfaat yang akan menerima kompor listrik gratis. Pertama, pelanggan golongan tarif rumah tangga berdaya 450 VA dan 900 VA yang terdaftar di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan Non DTKS milik Kementerian Sosial.
Kedua, pelaku UMKM yang merupakan pelanggan tarif bisnis dan industri, dengan persyaratan daya 450 VA – 5500 VA.
Adapun pembagian kompor induksi sendiri, nantinya melalui kelurahan masing-masing. Untuk daya, kompor listrik yang dibagikan nantinya antara 800 sampai 1.200 watt.
Dijelaskan, instalansi pemakaian kompor induksi ini terpisah dengan instalansi rumah. “Pelanggan dengan daya 450 VA tetap bisa menggunakan,” imbuhnya.
Konversi kompor elpiji ke kompor induksi sendiri merupakan kontribusi PLN dalam menjalankan program pemerintah untuk mengurangi impor gas LPG.
