bakabar.com, MARABAHAN – Dua pekan menjelang bulan puasa, Aparatur Sipil Negara (ASN) di Barito Kuala tampaknya mesti setia menunggu pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP).
Dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, keterlambatan di awal 2022 ini terbilang paling parah. Hingga pertengahan Maret 2022, TPP Januari dan Februari belum juga dibayarkan.
Selain gaji pokok, TPP diharapkan banyak ASN. Terlebih bulan puasa tinggal hitungan hari, belum termasuk kenaikan harga sejumlah bahan pokok.
“Sebenarnya tidak cuma di Batola. Problem keterlambatan ini dialami seluruh pemerintah daerah di Indonesia,” sahut Sekretaris Daerah Batola, Zuklipli Yadi Noor, Kamis (17/3).
“Penyebabnya adalah perubahan proses pencairan TPP ASN. Kalau sebelumnya cukup divalidasi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), sekarang mesti divalidasi lagi oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu),” imbuhnya.
Terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi agar TPP dicairkan. Dimulai pengajuan validasi dan penetapan hasil evaluasi jabatan kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB).
Selanjutnya pengajuan surat permohonan persetujuan TPP 2022 itu, dimasukkan ke aplikasi Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) Kemendagri.
Apabila sudah dinyatakan sesuai, Biro Organisasi Kemendagri menerbitkan surat validasi data. Pun semua pemerintah daerah harus membuat permohonan, terkait pemakaian anggaran melalui SIPD.
Proses berikutnya Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri mengirimkan kepada Kementerian Keuangan untuk mendapatkan pertimbangan, sebelum kemudian mengeluarkan surat persetujuan pemberian TPP.
“Sampai sekarang rekomendasi dari Kemendagri sudah diterbitkan dan tinggal menunggu Kemenkeu. Itu saja masalahnya,” beber Zulkipli.
“Pemkab Batola tidak memiliki alternatif untuk memberikan talangan. Penyebabnya ini hanya keterlambatan, bukan hilang. Anggap menabung saja,” imbuhnya.
Terkait isu pengurangan besaran TPP dalam tahun anggaran 2022, Zulkipli mengaku belum mendapatkan informasi apapun.
“Kami belum mendapatkan informasi tentang pengurangan besaran TPP 2022,” tandas mantan kepala Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan (Bappelitbang) Batola ini.
Berkah TPP, Dokter Spesialis di Batola Kantongi Puluhan Juta Per Bulan
