bakabar.com, BANJARBARU – Massa mendesak Gubernur Sahbirin Noor agar mencopot Kadisdikbud Kalsel, Muhammadun atau Madun dari jabatannya.
Desakan itu diutarakan Aliansi Masyarakat Pemerhati Hukum Kalsel di halaman gedung Setdaprov di Banjarbaru pada akhir Juli 2022.
Menanggapi hal itu, Ketua Dewan Pendidikan Kalsel, Prof Hadin, mengatakan pemerintah daerah harus mempunyai itikad baik.
“Jangan diucapkan di hadapan publik tapi di dalamnya berbeda,” katanya, Senin (1/8).
Pemerintah kata dia, harus memperlajari desakan tersebut, apakah memang sesuai aturan atau tidak. Jika desakan itu tidak benar, maka harus dikemukakan lagi ke publik.
Sebab, menurutnya pemerintahan adalah milik publik terlebih yang berkaitan dengan pendidikan atau pembentukan karakter.
“Ironis jika persoalan karakter ini tidak ditanggapi oleh pemerintah,” ucapnya.
Karenanya Pemprov Kalsel harus menyikapi persoalan ini dengan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik.
Prof Hadin menekankan, pabila desakan itu tidak mempunyai dasar, maka pemerintah harus mejelaskan ke publik.
“Jangan mengkalim pemerintahan itu milik pribadi. Pemerintahan ini milik publik. Maka wajar jika publik mempertanyakan dan mendesak,” ujarnya.
Hadin bilang, bahaya jika pemerintah cuek akan desakan yang disampaikan publik terkait pencopotan jabatan Madun sebagai Kadisdikbud Kalsel.
“Jangan dibiarkan, bahaya ini bagi pemerintahan. Seolah-olah cuek itu tidak boleh, harus dikembangkan,” tandasnya.
Ditemui bakabar.com di kantornya, Kadisdikbud Kalsel, Muhamadun bergeming. Dirinya tak menjawab wawancara yang dilayangkan, kemarin (1/8).
“Tidak, saya lagi sibuk, oke!” ujarnya sembari menuju mobil dinas.
