bakabar.com, JAKARTA - Kementerian BUMN menyebut Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebagai pihak yang paling bertanggung jawab terhadap penciptaan kawasan buffer zone di Depo Pertamina Plumpang, Jakarta Utara.
Area buffer zone sepanjang 50 meter dari Terminal BBM (TBBM) Plumpang sangat dibutuhkan untuk menjamin keselamatan warga.
Sebagaimana diketahui, Buffer zone atau zona penyangga dalam pengertian awam adalah zona aman di mana terdapat space atau area yang memisahkan antara satu penempatan kawasan dengan kawasan lainnya.
"Kalau area buffer zone urusan Pemrov ya, bukan urusan kami (Pertamina). Jadi itu bagi-bagi tugas. Mana bisa kita yang memindahkan masyarakat," ujar Arya Sinulingga saat ditemui dikantornya, Rabu (15/3).
Baca Juga: Perluasan 'Buffer Zone' Depo Plumpang, Legislator: Selesai Tiga Bulan
Kendati pemerintah sudah berencana untuk memindahkan Terminal BMM baru di area milik Pelindo, Depo Plumpang akan tetap difungsikan untuk kepentingan pertamina. Di lokasi itu nantinya akan difokuskan pada kegiatan operasional Pertamina Lubricant.
"Untuk tempatnya kan aset Pertamina, jadi masih bisa dimanfaatkan untuk lubricant (Pelumas). Jadi bukan kalah gak kalah, kita kan cari solusi komprehensif," pungkas Arya.
Sebelumnya, Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Nicke Widyawati menegaskan pembangunan buffer zone atau zona penyangga yang memisahkan antara Terminal BBM atau Depo Plumpang, Jakarta Utara dengan permukiman penduduk sangat perlu dilakukan.
Baca Juga: Demi Keamanan, Pembangunan 'Buffer Zone' Plumpang Penting Dilakukan
"Pembangunan buffer zone ini penting karena opsi untuk langsung menutup (Depo Plumpang) sekarang itu tidak mungkin," kata Nicke, dikutip Rabu (15/3).
Oleh karena itu, agar semuanya aman, termasuk masyarakat di sekitar depo tetap aman dan operasional suplai BBM berlangsung lancar, pembangunan buffer zone menjadi hal urgent yang harus dikerjakan segera.
