Skema DP Nol Rupiah Jakarta, Pemprov Masih Siapkan Anggaran

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) melalui Sarjoko menjelaskan, jika anggaran pemprov masih cukup untuk melaksanakan program tersebut.

Featured-Image
Royal Akasia Residen Tawarkan Hunian Berkelas, Hanya 300 Meter dari Trikora!

bakabar.com, JAKARTA - Pemerintah provinsi DKI Jakarta masih miliki anggaran Rp240 Miliar untuk alokasi hunian tanpa uang muka.

Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) Sarjoko menjelaskan, jika anggaran pemprov masih cukup untuk melaksanakan program tersebut. 

Sementara itu dana yang digunakan untuk melaksanakan program DP nol rupiah itu berasal dari Fasilitas Pembiayaan Perolehan Rumah (FPPR), bukan anggaran APBD. 

"Dana FPPR itu posisinya kita terima dari awal itu sekitar Rp525 miliar dari tahun 2019. Intinya, dana untuk memfasilitasi warga untuk memiliki skema DP nol rupiah ini masih ada,” ungkapnya pada awak media, Rabu (1/2).

Baca Juga: BPS Catat 95.668 Jiwa Warga Jakarta Alami Miskin Ekstrem

Ia menegaskan nantinya dana ini akan digunakan untuk memfasilitasi warga demi mendapatkan hunian di Cilangkap dan Pondok Kelapa.

Masih berdasarkan keterangannya, Sarjoko menyebutkan skema pendanaan hunian DP Nol rupiah bukan hanya pada uang muka saja. Pemprov akan membeli hunian tersebut pada pemilik hunian sesuai nilai yang sudah disepakati, agar warga dapat mengangsurnya pada pemprov. 

“Jadi gini, sebenarnya pemahamannya bukan hanya kita membayar DPnya ya, pemprov itu akan membayar senilai hunian tersebut. Misalnya satu hunian tersebut harganya Rp200 juta,” ungkapnya.  

“Pemprov akan membayarkan sebanyak Rp200 juta. Terhadap pemilik hunian dalam hal ini perumnas misalnya. Nah ini melalui skema perbankan warga akan melakukan susulan cicilan ke pemprov melalui bank,” imbuhnya lagi.

Baca Juga: Diduga Korsleting Listrik, Lima Rumah Hangus Terbakar di Penjaringan

Ia menegaskan seleksi ketat akan tetap dilaksanakan demi memastikan penerima hunian tersebut tepat sasaran.

Sementara itu, pembangunan unit baru pada tahun 2023 dicanangkan sejumlah 35 unit saja dalam setahun. Jumlah ini termasuk rendah dari target 2023-2026 yang menargetkan hingga hampir 10.000 unit.

Sarjoko menegaskan pihaknya mendorong agar swasta juga terlibat agar target tersebut tergapai.

“Makanya ini justru kita mendorong terus biar swasta juga ambil bagian dari dalam penyediaan hunian tersebut,” tutupnya.

Editor


Komentar
Banner
Banner