bakabar.com, MARABAHAN - Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) menjadi salah satu sorotan DPRD, seusai menyimak pengantar Raperda Pelaksanaan APBD 2023 dari Pemkab Barito Kuala (Batola).
Pengantar tersebut disampaikan langsung Penjabat Bupati Mujiyat dalam rapat paripurna bersama DPRD Batola, Selasa (2/7).
Dijelaskan dalam laporan realisasi ABPD 2023 bahwa nilai pendapatan mencapai Rp1.398.754.410.698. Kemudian terealisasi 108,40 persen atau sebesar Rp1.516.250.686.627,33.
Kemudian belanja dan transfer dari Rp1.678.909.183.678, dapat terealisasi sebesar Rp1.574.853.217.491,20.
Dengan demikian, realisasi penggunaan anggaran belanja 2023 hanya sebesar 93,80 persen dari anggaran yang ditetapkan.
"Dari data realisasi APBD 2023 menunjukkan realisasi mengalami defisit, karena nilai realisasi belanja dan transfer lebih besar daripada realisasi pendapatan dengan minus sebesar Rp58.602.530.863,87," papar Mujiyat.
Nilai defisit dimaksud diimbangi dengan realisasi penerimaan pembiayaan sebesar Rp295.267.275.819,31 dan pengeluaraan pembiayaan Rp15.500.000.000.
"Sehingga jumlah pembiayaan bersih berupa penerimaan pembiayaan dikurangi pengeluaran pembiayaan adalah Rp279.767.275.819,31," tukas Mujiyat.
"Akhirnya diperoleh SILPA 2023 sebesar Rp221.164.744.955,44 yang diperoleh dari defisit ditambah pembiayaan bersih," imbuhnya.
Jumlah SILPA 2023 tersebut terbilang besar. Namun demikian, semuanya masih dapat dimanfaatkan dalam APBD Perubahan 2024.
"Tetunya penggunaan SILPA harus dilakukan dengan matang, mengingat beberapa kebutuhan prioritas harus mendapatkan alokasi anggaran," beber Mujiyat.
"Salah satunya tambahan belanja gaji untuk PPPK dan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) ASN sekitar Rp60 miliar, serta JKN sekitar Rp13 miliar. Juga Pajak Penghasilan (PPh) atas TPP yang ditanggung APBD sekitar Rp12 miliar," sambungnya.
Kemudian SILPA 2023 juga akan dialokasikan untuk minimal anggaran fungsi Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) sekitar Rp8 miliar.
Terkait pengalokasian SILPA 2023, DPRD Batola sepakat bahwa harus digunakan dengan sebaik-baiknya dalam APBD Perubahan 2024.
"SILPA tersebut memang disikapi dengan bijak, karena beberapa keperluan yang perlu diperhatikan," tegas Ketua DPRD Batola, Saleh, seusai rapat paripurna.
"Kami juga akan membahas dengan cermat penyampaian rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) maupun rancangan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang diajukan," imbuhnya.
Selain tentang SILPA, laporan realisasi APBD 2023 juga membuat beberapa rincian. Seperti realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang mencapai 120,35 persen.
Kemudian realisasi dana perimbangan yang ditransfer pemerintah pusat sebesar 104,30 persen, dan transfer lainnya berupa Dana Insentif Daerah (DID) dan Dana Desa sebesar 100 persen.
Terlihat realisasi PAD melebihi target. Namun demikian, Pemkab Batola menyadari beberapa kekurangan yang bisa diperbaiki untuk mengoptimalkan PAD.
"Realisasi PAD lebih didominasi pendapatan statis antara lain jasa giro dan deviden," tukas Mujiyat.
"Adapun Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) bukan diperoleh dari kinerja langsung SKPD," sambungnya.
Sementara terkait total realisasi anggaran belanja yang hanya mencapai 92,79 persen, disebabkan beberapa faktor.
Salah satunya realisasi pemanfaatan belanja tidak langsung yang diwujudkan sebagai belanja operasional, hanya sebesar 94,21 persen.
Sedangkan belanja langsung yang dicerminkan belanja modal, realisasi capaian kinerja keuangan hanya mencapai 89,07 persen.
Kemudian belanja tidak terduga hanya termanfaatkan dan terealisasikan sebesar 40,69 persen. Pun belanja transfer khususnya kepada pemerintah desa masing-masing sebesar hanya 93,74 persen.
"Dari data keempat kelompok belanja, dapat dijelaskan bahwa pengguna anggaran masih menyisakan anggaran belanja, terutama belanja operasional pegawai dan belanja tidak terduga," beber Mujiyat.
Diyakini persoalan tersebut terkait masalah kondisional. Salah satunya disebabkan tawaran lelang yang menyisakan anggaran relatif banyak.
"Di sisi lain penggunaan anggaran juga menerapkan azas efesiensi, sehingga dengan langkah kebijakan tersebut menyisakan anggaran yang menjadi SILPA 2023," tegas Mujiyat.
"Dengan kondisi realisasi anggaran, baik pendapatan maupun belanja, kinerja Pemkab Batola sebenarnya telah optimal. Artinya penggunaan APBD 2023 secara umum dinilai tepat sasaran dan anggaran," tambahnya.
Kinerja positif sepanjang 2023, termasuk kemampuan mengelola keuangan dan aset, dibuktikan dengan perolehan opini WTP kesembilan berturut-turut yang diberikan BPK RI setelah mengaudit LKPD 2023.
"Berbagai keberhasilan itu tentu tidak lepas dari kerja sama dan hubungan kerja semua pihak, beserta seluruh masyarakat," tutup Mujiyat.
