bakabar.com, PELAIHARI – Pemerintah Kabupaten Tanah Laut akan bekerja keras untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) agar tidak terlalu mengandalkan dana transfer dari pemerintah pusat.
Hal ini diungkapkan Bupati H Sukamta saat mengikuti Exit Meeting bersama Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Kalsel melalui video conference (vicon), Rabu (20/5).
Menurutnya, ini menjadi salah satu catatan yang sampaikan Kepala BPK RI Perwakilan Kalsel, Tornanda Syaifullah, yang menyebut tingkat kemandirian fiskal di pemerintah kabupaten di Kalselmasih mengandalkan pada penerimaan transfer dari pusat.
Sehingga diharapkan dapat meningkatkan kemandirian fiskal melalui pengelolaan PAD, agar ketergantungan pada pemerintah pusat bisa semakin menurun.
"Mau nggak mau kita harus kerja keras untuk meningkatkan PAD kita," ujar bupati, didampingi Kepala Badan Pemeriksa Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) M Darmin dan Asisten Bidang Administrasi Umum, Safarin.
Sukamta mengungkapkan jika exit meeting kali ini pihak BPK RI Perwakilan Kalsel menyampaikan beberapa pokok-pokok temuan yang ada di seluruh kabupaten kota, hanya saja meski temuan yang disampaikan tidak terlalu berpengaruh besar terhadap opini, pihaknya akan tetap menindaklanjuti.
Seperti halnya temuan tentang belanja gaji untuk beberapa daerah yang masih terdapat kelebihan pembayaran. BPK mengungkap ada kelebihan pembayaran gaji yang diberikan untuk anak yang sudah tidak menjadi tanggungan karena sudah berumur lebih dari 21 tahun.
BPK meminta kepada seluruh kepala daerah untuk segera melakukan revisi pegawai mana saja yang sudah tidak perlu menerima tunjangan anak, karena ini menyangkut kewajaran dalam laporan keuangan daerah.
Dalam kesempatan ini BPK juga sempat menyinggung tentang dana yang dikeluarkan untuk penanganan kasus Covid-19. Menurut Tornanda, kedepan pihaknya akan melakukan pemeriksaan terkait penggunaan dana penanganan Covid-19.
"Jangan sampai apa yang sudah dilakukan pemda diciderai karena ada pembiayaan yang tidak sesuai penggunaannya," harap Tornanda.
Terhadap hal ini bupati menyebut, untuk penanganan Covid-19 di Kabupaten Tala begitu selesai pertanggungjawaban kegiatan langsung dilakukan audit.
"Begitu selesai pekerjaan itu langsung dilakukan audit, ini adalah upaya pencegahan dan pengawasan yang lebih ketat penggunaan dana tidak terduga untuk penanganan Covid-19 di Tala," tuturnya.
Reporter: Ahc14
Editor: Syarif
