Pemkab HSS

HSS Raih Nilai Tertinggi TRLHP dari BPK se-Kalimantan Selatan

Kabupaten HSS kembali menorehkan prestasi membanggakan dengan meraih capaian tertinggi di Kalimantan Selatan untuk penyelesaian TLRHP BPK.

Featured-Image
Prestasi Kabupaten HSS berhasil meraih capaian tertinggi di Kalimantan Selatan untuk penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan (TLRHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Foto-Dinas Kominfo HSS

bakabar.com, BANJARBARU - Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS) kembali menorehkan prestasi membanggakan dengan meraih capaian tertinggi di Kalimantan Selatan untuk penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan (TLRHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). 

Pada Semester I Tahun 2025, HSS berhasil mencapai angka 99,02 persen, menjadikannya kabupaten dengan tindak lanjut terbaik di Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel).

Prestasi tersebut diumumkan dalam acara Penandatanganan Komitmen Bersama Percepatan TLRHP BPK Semester II Tahun 2025 yang digelar di Auditorium Kantor BPK Perwakilan Provinsi Kalsel, Kota Banjarbaru, Kamis (25/9). 

Bupati HSS Syafrudin Noor menyampaikan rasa syukur atas pencapaian dan keberhasilan yang merupakan buah kerja keras, sinergi, dan komitmen seluruh jajaran perangkat daerah dalam menindaklanjuti setiap rekomendasi BPK.

“Prestasi ini mencerminkan kesungguhan kita dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik,” ujarnya.

Bupati Syafrudin Noor berkomitmen menuntaskan tindak lanjut hingga 100 persen serta terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah agar semakin baik dari tahun ke tahunm

“Mari kita jadikan capaian ini sebagai semangat dalam meningkatkan integritas, profesionalisme, dan kebersamaan demi mewujudkan pemerintahan yang bersih, efektif, dan sepenuh hati melayani masyarakat,” pungkasnya.

Hadir dalam acara ini Gubernur Kalimantan Selatan, Ketua DPRD Kalsel, para bupati dan wali kota se-Kalsel, Sekda, Inspektur, serta Kepala BPKPD se-Kalsel.

BPK Perwakilan Provinsi Kalsel dalam kesempatan itu kembali menegaskan komitmennya menjaga Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), dengan menolak segala bentuk gratifikasi serta memberikan pelayanan yang SMART dan prima.

Editor


Komentar
Banner
Banner