bakabar.com, JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) memerintahkan agar hunian milenial berkonsep Transit-Oriented Development (TOD) atau Kawasan Berorientasi Transit turut dibangun di kota-kota lain yang mengalami kemacetan, selain di Jakarta dan sekitarnya.
“Saya tadi sudah perintahkan dibangun, tidak di Jakarta dan sekitarnya saja, tapi di kota-kota yang mengalami kemacetan harus. TOD seperti ini,” kata Jokowi saat meresmikan hunian milenial untuk Indonesia di Depok, Jawa Barat, Kamis (13/4).
Jokowi mengatakan hunian milenial terintegrasi di kawasan Margonda, Depok, tersebut memiliki ruangan dan kamar yang sangat bagus. Hunian tersebut juga dilengkapi fasilitas pendukung yang memadai.
“Dan yang paling penting ini disiapkan untuk hunian milenial, yang kalau mereka beli bonusnya dapat kereta api. Bangun tidur, mandi, langsung lompat sudah masuk ke (Kereta Komuter) KRL. Kemana-mana pun bisa,” kata Jokowi.
Baca Juga: Pelayanan Mudik Pelabuhan Merak, Jokowi: Semakin Baik dari Tahun Lalu
Dengan integrasi ke jalur kereta komuter KRL, kata Jokowi, para generasi milenial dapat melepas ketergantungan terhadap penggunaan kendaraan pribadi dan turut mengurangi kemacetan khususnya di Jabodetabek.
Menurut Jokowi, hunian milenial di Depok ini ditawarkan dengan harga yang terjangkau, yakni hunian subsidi dengan FLPP sekitar Rp200 juta, dan nonsubsidi di sekitar Rp300 juta dan Rp500 juta.
“Cicilannya juga murah, sehingga sangat pas sekali untuk hunian anak-anak muda, hunian milenial,” kata Presiden Jokowi.
Baca Juga: Masalah Distribusi Barang, Jokowi: Picu Perbedaan Harga di Cilegon
Menteri BUMN Erick Thohir, di kesempatan yang sama, menjelaskan bahwa wilayah perkotaan akan semakin padat sehingga menimbulkan tantangan untuk mengatur transportasi dan hunian bagi masyarakat.
"Sebanyak 58 persen penduduk Indonesia di bawah 40 tahun dan 81 juta generasi milenial dengan status yang berbeda belum dapat fasilitas rumah, karena itu kami dengan Kementerian PUPR berinisiasi untuk mengkoordinasikan seluruh BUMN, Perumnas, Adhi Karya, dan lainnya, dan tentu PT Kereta Api yang punya lahan," kata Erick.
