bakabar.com, BATULICIN – Pemkab Tanah Bumbu diduga mengubah data APBD Tahun Anggaran 2021 yang sudah disepakati dan diparipurnakan oleh DPRD Tanah Bumbu.
Informasi yang berhembus, data anggaran yang diubah itu nilainya mencapai sekira Rp 70 miliar.
Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Tanah Bumbu, Said Ismail Khollil Al-Idrus, yang juga Wakil Ketua DPRD Tanah Bumbu, ketika dihubungi terkait dugaan perubahan data yang dilakukan oleh Pemkab Tanah Bumbu, Minggu (7/2), mengatakan sejauh ini belum mengetahui hal tersebut.
Senada dengan Said Ismail, Ketua DPRD Tanah Bumbu, H Supiansyah, juga mengaku belum mengetahui akan hal itu.
H Upi -panggilan akrabnya- mengatakan anggaran (APBD, Red) itu sudah diparipurnakan yang disampaikan untuk dievaluasi ke Pemprov Kalsel.
“Jika informasi itu benar dan ada perubahan data anggaran tanpa sepengetahuan pihak DPRD, maka itu melanggar UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, melanggar PP dan juga melanggar Permendagri,” ujarnya.
Terkait hal tersebut, Pj Sekretaris Daerah Tanah Bumbu, Ambo Sakka mengatakan perlu dikaji ulang, karena sepengetahuan dia tidak ada seperti itu.
Karena menurutnya terakhir sudah disepakati. Namun karena ada defisit jadi Pemda diminta untuk merubah di dalam, yang penting tidak signifikan untuk menutupi ada beberapa yang harus tetap dianggarkan, sementara nilainya tidak ada.
Ambo Sakka mengaku kaget dengan kabar itu, karena jumlahnya begitu besar. Namun, selaku pemerintah daerah, Ambo Sakka, juga tidak membantah akan hal itu. Ia mengatakan akan mengkaji terlebih dahulu mana yang dimaksud.
“Akan coba kami cermati lagi, yang mana yang sebenarnya dimaksud itu. Kami akan mengkaji terlebih dahulu mana yang dimaksud. Karena menurut saya selama ini kita sesuai aturan dan tidak berani juga kalau sudah disetujui DPRD dirubah,” pungkas Ambo Sakka.
