bakabar.com, JAKARTA - Ancaman resesi mengintai dunia termasuk Indonesia pada 2023. Presiden Partai Buruh Said Iqbal meminta agar pemerintah tidak memberikan rasa takut.
“Yang menyatakan ancaman resesi akan menimbulkan dampak serius,” ujar Said dalam keterangan tertulis, Senin (10/10).
Said juga meminta pemerintah menghentikan kalimat bernada ‘kebohongan’ dan ‘provokatif’kepada rakyat.
“Pemerintah jangan jadi Monster," ungkap Alumni Teknik Universitas Indonesia (UI) ini.
Iqbal mengatakan bila pemerintah menyampaikan narasi seperti itu , malah justru menimbulkan rasa takut berlebihan kepada masyarakat. Ketakutan terutama melanda kaum buruh karena ancaman PHK yang menghantui mereka.
Dia menegaskan, tugas para menteri seharusnya menumbuhkan optimisme dan melakukan langkah-langkah pencegahan agar tidak terjadi resesi.
Partai Buruh mengecam keras kalimat yang pesimis yang bertentangan dengan sikap Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menyuarakan optimisme.
Dalam kesempatan yang sama, Said selaku Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menolak keras kebijakan PHK masal meskipun kondisi ekonomi kian menurun.
Ia tidak menampik tentang kemungkinan akan terjadi resesi global pada 2023. Saat ini, semua buruh di beberapa Negara Eropa telah melakukan demonstrasi akibat harga kebutuhan pokok yang semakin tinggi.
Terkait hal itu, menurut Said Indonesia juga seharusnya menyuarakan penolakan atas kenaikan harga dan PHK besar-besaran.
Menurutnya, kenaikan BBM menjadi pemicu utama naiknya kebutuhan lainnya yang bisa menyebabkan resesi global.
Tidak adanya kenaikan upah, membuat daya beli jatuh yang akhirnya justru mengakibatkan turunnya minat dan mengakibatkan melemahnya pertumbuhan ekonomi.
“Inilah yang justru memicu terjadinya PHK,” kata Said.
Maka dari itu, Said bersama 50 ribu buruh dan elemen kelas pekerja akan berunjuk rasa di Istana Negara pada 12 Oktober 2022. Aksi akan diikuti kaum buruh dari beberapa provinsi seperti Banten, Jawa Barat, dan DKI Jakarta.
Selain itu, unjuk rasa ini juga akan dilakukan di 31 Provinsi lain, dengan titik kantor gubernur masing-maasing.
Menurut Iqbal, setidaknya ada 6 tuntutan yang akan diusung dalam aksi itu. Selain menolak PHK, buruh juga menyuarakan penolakan terhadap kenaikan harga BBM, dan tolak Omnibus Law UU Cipta Kerja.
"(Dan) naikkan UMK/UMSK tahun 2023 sebesar 13%, wujudkan reforma agraria, dan sahkan RUU PRT,” ucap Said.
