bakabar.com, JAKARTA – Jenderal Andika Perkasa resmi menjadi Panglima TNI setelah disahkan DPR melalui Rapat Paripurna, Senin (8/11). Andika akan menggantikan Marsekal Hadi Tjahjanto yang sedang memasuki masa pensiun.
Paripurna DPR ini dipimpin oleh Ketua DPR Puan Maharani dan dihadiri langsung Andika Perkasa. Puan menyebut paripurna dihadiri oleh 366 anggota dewan dari seluruh fraksi, baik secara fisik dan virtual.
Sebelum pengesahan, Komisi I DPR terlebih dulu menyampaikan laporan hasil fit and proper test atau uji kelayakan dan kepatutan terhadap Andika Perkasa yang digelar Sabtu (6/11) lalu. Laporan Komisi I disampaikan oleh Ketua Komisi I DPR Meutya Hafid.
Usai mendengar laporan Komisi I Puan melempar ke peserta rapat pilihan untuk menyetujui Andika sebagai Panglima TNI.
“Sidang dewan perkenankan kami tanya, apakah laporan Komisi I DPR RI atas hasil uji kelayakan fit and proper test tentang pemberhentian Hadi Tjahjanto dan menetapkan Jenderal Andika Perkasa sebagai calon Panglima TNI dapat disetujui,” kata Puan yang langsung disambut kata setuju oleh anggota dewan.
“Tok,” Puan mengetuk palu sidang tanda Jenderal Andika Perkasa sah sebagai Panglima TNI.
Fit and proper test Andika Perkasa berjalan hanya satu hari pada Sabtu lalu di ruang rapat Komisi I DPR.
Dalam acara itu Andika memaparkan visi dan misinya serta menjawab sejumlah pertanyaan dari anggota dewan.
Salah satu yang disampaikan Andika adalah tidak ingin militer mengambil tugas lembaga atau kementerian lain dan tetap berpegang pada perundangan.
“Bagaimana mengembalikan tugas, yang kita lakukan ini dengan benar-benar berpegang peraturan perundangan. Jangan kelebihan. Dan harapan saya juga tidak akan mengambil sektor kementerian atau lembaga lain,” kata dia.
Andika juga ingin agar masyarakat melihat TNI sebagai organisasi yang apa adanya.
“Saya ingin masyarakat kita sesuai kewajaran yang saya jalani dulu, saya ingin masyarakat melihat TNI sebagai organisasi yang apa adanya,” kata Andika di hadapan para anggota dewan.
Pemilihan Andika sebagai Panglima TNI oleh Presiden Jokowi menuai kritik. Pemilihan Andika dianggap oleh koalisi masyarakat sipil sebagai kebijakan yang tak peka terhadap hak asasi manusia (HAM).
Koalisi sipil menyoroti sejumlah hal, terutama terkait dugaan pelanggaran HAM. Andika pernah dikaitkan dengan pembunuhan tokoh Papua, Theys Hiyo Eluay 2001 silam.
Andika juga disorot karena memiliki harta kekayaan sebesar Rp179 miliar. Angka itu merupakan pencatatan terbaru di Laporan Harta dan Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
