bakabar.com, JAKARTA - Presiden Jokowi menegaskan, setelah PPKM dicabut, pemerintah daerah diharapkan bisa mendorong masyarakat meningkatkan belanja rumah tangga. Dengan begitu, pertumbuhan ekonomi akan naik jika dibarengi peningkatan belanja rumah tangga.
Jokowi mengungkapkan hal itu saat membuka Rakernas Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) di Balikpapan, Kalimantan Timur, Rabu (23/2).
"Kewajiban Gubernur, Bupati, dan Walikota adalah bagaimana menjaga agar konsumsi rumah tangga itu terjaga dan meningkat kita tahu 2022, konsumsi masyarakat konsumsi rumah tangga berada di angka 4,93%, dan kita harapkan di 2023 nanti bisa muncul 5,4%, tahun depannya naik lagi," ujarnya.
Jokowi mengungkap pada tahun 2022 uang masyarakat yang tertahan di bank sebanyak Rp 690 triliun.
Baca Juga: Dukung Iklim Investasi: Jokowi: Izin Selesai dalam Hitungan Jam
"Artinya masyarakat ngerem tidak ingin belanja, itu tidak baik untuk pertumbuhan ekonomi jika hanya ditabung di bank, kita harus mendorong masyarakat agar belanja itu bisa sebanyak-banyaknya untuk men-trigger pertumbuhan ekonomi kita," imbuhnya.
Untuk itu Jokowi memerintahkan seluruh kepala daerah agar mempermudah segala bentuk perizinan yang berkaitan dengan penyelenggaraan event-event olahraga dan seni.
Dengan banyaknya event dan didukung dengan proses perizinan cepat dan mudah, itu membuat perputaran uang semakin cepat. Sebab event tersebut menjadi magnet masyarakat untuk membelanjakan uangnya.
"Saya berikan contoh hal-hal kecil, tapi sebenarnya itu besar, yaitu event seni dan event olahraga itu, karena menyangkut belanja masyarakat, yang tadi ditahan 690 triliun tadi biar itu keluar, dibelanjakan untuk nonton konser, nonton sepak bola, dia akan spending entah makan di warung" ujar Mantan Walikota Solo tersebut.
Baca Juga: Ramai Hilirisasi Minerba, Jokowi: Perikanan dan Pertanian Juga
Jokowi kembali mengungkapkan tahun ini ada sekitar 3000 event olahraga dan seni yang akan digelar.
"Ini bagus untuk ekonomi kita, sehingga kemarin kita sudah titip ke Kapolri sekarang ketemu para gubernur, dan wakil gubernur, dan sekda, untuk izin-izin masalah ini jangan ada yang dihambat," tegasnya.
