bakabar.com, JAKARTA – Kementerian Koordinasi Bidang Perekonomian mendukung penyusunan Peta Jalan Kelapa Sawit Berkelanjutan (KSB). Hal itu sebagai bagian dari upaya mencapai target nasional untuk memberikan sertifikasi ISPO kepada 1 juta petani kelapa sawit pada tahun 2025.
Staf Ahli Bidang Konektivitas, Pengembangan Jasa dan Sumber Daya Alam Kemenko Perekenomian Musdalifah Machmud mengungkapkan produksi komoditas yang berkelanjutan sebagai sebuah keniscayaan yang tidak dapat dihindari.
“Oleh karena itu, pemerintah Indonesia berkomitmen untuk mempercepat pelaksanaan sertifikasi ISPO dan menjadi prioritas untuk merespons permintaan pasar global yang terus meningkat," jelasnya.
Baru-baru ini, Provinsi Aceh secara resmi mengumumkan peluncuran Peta Jalan Pengembangan Kelapa Sawit Berkelanjutan (Peta Jalan KSB Aceh) dalam acara konferensi RSPO Roundtable 2023 di Jakarta.
Baca Juga: DPRD Kaltim Minta Perusahaan Sawit Berikan Hak Plasma Sesuai Aturan
Peta Jalan itu bertujuan sebagai kerangka kebijakan dan strategi untuk mencapai tujuan produksi kelapa sawit berkelanjutan yang bebas deforestasi dan berdampak kepada penghidupan masyarakat.
Peta Jalan itu sejalan dengan Rencana Pertumbuhan Hijau yang diinisiasi oleh Pemerintah Provinsi Aceh sejak tahun 2020.
Langkah Provinsi Aceh melalui kebijakan peta jalan yang telah disusun, kata Musdalifah, akan mempercepat pelaksanaan sertifikasi ISPO yang turut meningkatkan ketersediaan produk-produk kelapa sawit Indonesia yang berkelanjutan.
"Akan meningkatkan ketersediaan produk-produk kelapa sawit Indonesia dan turunananya yang berkelanjutan di pasar global”, jelasnya.
Baca Juga: Polisi Kesulitan Usut Identitas Temuan Kerangka di Duren Sawit
Dibangunnya Peta Jalan Kelapa Sawit Berkelanjutan di Aceh tidak terlepas dari keberhasilan yang telah dicapai oleh kelompok petani swadaya di Kabupaten Aceh Tamiang. Hal itu menjadi model yang akan diadopsi pemerintah Aceh di 13 Kabupaten.
Akhir tahun 2023, Kabupaten Aceh Tamiang meraih sukses dengan pemberian sertifikasi kelapa sawit berkelanjutan, ISPO & RSPO, kepada lebih dari 2200 petani swadaya dari 4 koperasi dan 1 perkumpulan petani swadaya di Kabupaten Aceh Tamiang.
Keberhasilan itu tidak hanya membuktikan kemampuan petani swadaya dalam memenuhi persyaratan sertifikasi internasional sawit bekelanjutan, tetapi juga menunjukkan harmonisasi antara sertifikasi yang dikeluarkan pemerintah Indonesia, ISPO, dan sertifikasi internasional, RSPO.
Peluncuran Peta Jalan Kelapa Sawit Berkelanjutan merupakan bukti komitmen Provinsi Aceh dalam mendukung pembangunan berkelanjutan. Pemerintah Aceh siap mengundang investasi hijau yang berdampak langsung terhadap penciptaan lapangan kerja dan nilai tambah sumber daya amal (SDA) Aceh.
Baca Juga: Kontrol Mutu Tandan Buah Sawit, Disbun Kukar Terbitkan STDB
Provinsi Aceh memiliki ekosistem yang merupakan benteng terakhir konservasi sumber daya keanekaragaman hayati. Disisi lain, Aceh termasuk sentra produksi utama komoditas kunci yang terkoneksi dengan pasar global termasuk kelapa sawit, cocoa, kopi arabika, rempah-rempah, dan produk aromatik.
"Terlebih sebagian besar produksi dilakukan oleh petani kecil sehingga peta jalan
menuju kondisi pasokan berkelanjutan menjadi sebuah keharusan dalam kerangka pembangunan berkelanjutan di Aceh," papar Musdalifah.
Peta jalan itu membutuhan kerja sama berbagai pihak, termasuk investasi swasta dan pemerintah yang telah berkomitmen membangun suatu platform yang dapat mengakomodasi kolaborasi multi-pihak.
"Sistem partisipasi itu didukung oleh sistem monitoring dan evaluasi dan greivence responds yang dapat mendukung jaminan produk berkelanjutan yang berdampak kepada permintaan pasar berkelanjutan yang semakin luas di Provinsi Aceh," terangnya.
Baca Juga: Indonesia-Malaysia Lawan Diskriminasi Minyak Sawit di Eropa
Sejauh ini, Peta Jalan KSB mencakup target produksi berkelanjutan melalui intensifikasi dan penerapan pertanian regeneratif, restorasi kawasan untuk mengoptimalisasi fungsi lanskap dan mengurangi resiko deforestasi, perlindungan area nilai konservasi tinggi (NKT) terutuma di wilayah produksi, dan inklusif
masyarakat dalam pembangunan.
Dalam pencapaian target tersebut teridentifikasi isu-isu strategis yang menjadi tantangan dalam pencapaian peta jalan antara lain: tata kelola, produktivitas, rantai pasok, konflik sosial dan lahan, serta pembiayaan.
Untuk mengatasi tantangan itu, papar Musdalifah, Peta Jalan KSB menetapkan tiga program strategis utama melalui peningkatan tata kelola, kemitraan multi-pihak, serta pembiayaan dan investasi berkelanjutan guna mencapai visi kelapa sawit berkelanjutan.
Strategi dan arah pembangunan KSB akan di jabarkan dalam dokumen Rencana Aksi Daerah (RAD) KSB Aceh dalam jangka 5 tahun Proses penyusunan Peta Jalan yang dilakukan secara kolaboratif dengan partisipasi Pemerintah, sektor swasta, dan lembaga masyarakat sipil yang selama ini telah mendukung keberlanjutan pengembangan kelapa sawit di Aceh.
