bakabar.com, SAMPIT - Komisi III DPRD Kotawaringin Timur menyayangkan peristiwa tenggelamnya Kapal Wisata Susur Sungai milik pemerintah Kabupaten Kotim yang dikelola oleh Dinas Kebudayaan dan Parwisata (Disbudpar).
"Tentunya ini menjadi preseden buruk bagi pengelolaan aset parwisata di daerah kita. Dan ini juga menjadi salah satu barometer bahwa kurang optimalnya pengelolaan, pemeliharaan, dan pemanfaatan aset-aset parwisata kita. Padahal yang kami ketahui aset tersebut reguler setiap tahun dianggarkan pemeliharaannya," terang anggota Komisi III DPRD Kotim, Riskon Febiansyah. Selasa (21/01/2025).
Padahal kapal wisata itu letaknya tidak jauh dari perkotaan, namun Riskon sangat menyayangkan pengelolaannya kurang optimal.
"Kami menyarankan kepada OPD terkait agar ke depan mengevaluasi pemeliharaan aset-aset parwisata serta pengelolaannya," tegasnya.
Politikus dari Partai Golkar tersebut juga berharap kepada Pemerintah Kabupaten Kotim, untuk mempertimbangkan aset-aset parwisata yang dirasa berat untuk dikelola oleh OPD terkait.
"Serahkan saja kepada desa melalui BUMDES untuk dikelola sehingga mendatangkan pendapatan asli daerah (PAD) dan tidak mubajir," ungkapnya
Salah satu contoh adalah aset yang ada di Desa Ujung Pandaran, Kecamatan Teluk Sampit, yang menelan anggaran cukup besar hampir kurang lebih Rp40 miliar, tetapi sampai saat ini belum operasional sehingga tidak mendatangkan manfaat untuk daerah.
"Kalau Pemkab menyerahkan pengelolaannya kepada desa setempat melalui BUMDES, kami yakin pastinya bisa untuk PAD desa," tandasnya.
