bakabar.com, JAKARTA- Relawan Pro Jokowi (PROJO) menolak penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan tiga periode, karena tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Sekjen Projo Handoko mengatakan semua orang punya aspirasi untuk menyampaikan sesutu tetapi tidak boleh bertentangan dengan aturan yang berlaku.
"Kami sadari hal tersebut bertentangan dengan konstitusi UUD 1945, demokrasi dan semangat Reformasi. Aspirasi itu kami sadari bertentangan dengan hal itu," kata Sekjen Projo Handoko saat menggelar konferensi pers di Kantor DPP Projo, Jakarta Selatan, Rabu (28/12)
Baca Juga: Sinyal Reshuffle Menteri dari Jokowi, Pengamat: Reshuffle Kuat Bernuansa Politik
Handoko juga mengkritik keras beberapa elite politik yang menggaungkan lagi isu penundaan pemilu 2024. Menurutnya pernyataan itu sekadar kepentingan pribadi, bukan untuk negara.
Ia juga menegaskan segelintir elite politik yang menghembuskan isu Jokowi tiga perioder itu justru mengganggu konsolidasi demokrasi Indonesia yang ideal.
"Bagi kami itu berbahaya dan rusak bangunan demokrasi yang diperjuangkan dalam semangat reformasi," katanya.
Baca Juga: Bawaslu: Jakarta Daerah Paling Berpotensi Hambat Proses Pemilu
Tak hanya itu, Handoko menegaskan wacana penundaan pemilu 2024 tak memiliki dasar dan syarat kuat. Bahkan, ide itu sama saja melangkahi keputusan pemerintahan Presiden Jokowi yang telah menetapkan Pemilu berlangsung pada 14 Februari 2024.
"Ide itu enggak ada dasarnya. Suara itu jadi pengingkaran terhadap konstitusi dan demokrasi. Dan kangkangi sikap pemerintahan Jokowi bahwa 14 Februari tanggal pemilu," ujar Handoko.
Baca Juga: Asa Baru Kelas Pekerja pada Partai Buruh di Pemilu 2024
Di sisi lain, ia menilai siapapun anak bangsa yang mempunyai kapabilitas, kualitas, dan integritas punya hak untuk melanjutkan program kerja Presiden Jokowi.
"Kami pasti akan melawan Polarisasi, keterbelahan. Karena konsen kami, bangsa ini harus menyudahi keterbelahan ini hanya karena kontestasi pilpres," pungkasnya.
