bakabar.com, BANJARMASIN – Rapat Paripurna Pandangan Fraksi DPRD Kalsel mengumumkanpada Tahun Anggaran (TA) 2018 menjadi realisasi belanja terendah selama lima tahun terakhir.
Hal itu mengacu pada hasil evaluasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI yang beberapa waktu lalu sudah didengarkan dalam rapat Paripurna.
Meminjam data BPK RI, realisasi Belanja Pemprov Kalsel Tahun 2018 hanya Rp4 Triliun lebih. Atau jika dipersentasikan sebesar 90,75persen dari anggaran yang dianggarkan, yakni Rp5 Miliar lebih.
Melalui juru bicara Fraksi Partai Keadailan Sejahtera (PKS),Hariyanto menyarankan Organisai Perangkat Daerah (OPD) melaksanakan target realisasi tersebut.Jika tidak, terlaksana tunjangan tambahan penghasilan Kepala OPD akan dipotong.
“Bagi OPD yang penyerapananggarannya di bawah target maka Pemprovharus memberikan sanksi kepada Kepala OPD tersebut dengan memotong tunjangan tambahan penghasilan,” kata Hariyantopada Rapat Paripurna Senin (17/6/2019).
Mengacu data BPK RI pada Paripurna di 21 Mei 2019 lalu, BPK menitipkan 1.067 rekomendasi, dan yang sudah di perbaiki sebanyak 74,50 persen.
Artinya masih ada 25,50 persen (sekitar 272) yang belum ditindaklanjuti.
Tidak hanya itu, Hariyanto juga mempertanyakan langkah strategis apa yang akan di lakukan pemerintah Provinsi Kalsel terhadap rekomendasi tersebut.
Baca Juga: Asisten I Pemprov Kalsel Berikan Arahan pada Pelaksanaan Upacara Hari Kesadaran Nasional
Baca Juga: Terancam Dicopot, Kadisdik akan Panggil Kepsek dan Tim Manajemen Keuangan BOS se-Kalsel
Reporter: Rizal Khalqi
Editor: Muhammad Bulkini
