bakabar.com, JAKARTA – Indonesia Police Watch (IPW) memberi catatan kritis tentang Polri yang sedang dininabobokan dengan survei kepercayaan publik meroket.
Alih-alih terlena dengan lonjakan kepercayaan publik terhadap Korps Bhayangkara, IPW justru mengingatkan 'raport merah' Polri yang masih menyisakan sejumlah permasalahan dan tumpukan kasus yang menggunung.
“Kinerja yang harus diperbaiki adalah terkait dengan fungsi penegakan hukum oleh Polri, khususnya satuan kerja reserse,” kata Ketua IPW, Sugeng Teguh Santoso kepada bakabar.com, Senin (27/3).
Baca Juga: Kabareskrim Agus: IPW Bantah Keterlibatan Istrinya di PT CLM
"Setiap tahun, angka aduan masyarakat pada Kompolnas dan IPW yang tertinggi adalah keluhan pada kinerja reserse dalam penegakan hukum," sambung dia.
Tak hanya itu, Polri juga dinilai masih tersandera dengan anggapan menjadi beking para pengusaha untuk mengeksploitasi sumber daya alam.
Terutama jika usaha tersebut bersinggungan dengan masyarakat. Maka Polri dikhawatirkan menjadi 'alat pukul' pengusaha.
“Masyarakat sering mengeluh karena sering oknum Polri menjadi beking pengusaha dengan menggunakan kewenangan kepolisian dengan menangkap dan memproses mereka yang melawan pengusaha tambang, perkebunan, dalam mempertahankan haknya," jelasnya.
"Seperti petani dan masyarakat adat di Kaltim dan Maluku,” lanjut dia.
Baca Juga: Tanggapi Laporan IPW, Wamenkumham: Tendensius dan Fitnah!
Sugeng menilai kenaikan tren kepercayaan publik terhadap Polri juga dapat diubah dari sudut pandang lain. Sebab jika ditinjau dari akselerasi lembaga penegak hukum lain, Polri masih berada di posisi tertinggal.
“Peningkatan ini harus digenjot dengan memperbaiki kinerja. Karena bila dibandingkan dengan Kejaksaan 80 persen, Pengadilan 76,1 persen, dan KPK sebesar 72,9 persen, maka posisi Polri masih paling buncit (paling bawah),” imbuh dia.
Di sisi lain, IPW juga menaruh perhatian terhadap gaya hidup pamer harta kekayaan dari oknum petinggi Polri. Maka bersih-bersih di tubuh Polri mesti diurai secara komprehensif, tanpa pandang bulu demi membenahi reputasi Polri.
“Faktor-faktor yang membuat munculnya keluhan publik harus diatasi oleh pimpinan Kasatwil. Bersamaan itu harus diperkuat kembali pemolisian masyarakat, pelayanan publik dan penjagaan keamanan lingkungan,” pungkasnya.
