bakabar.com, MARABAHAN – Sesuai komitmen Pemkab Barito Kuala, Bedah Kampung Terintegrasi (BKT) masih menjadi fokus hingga 2022.
Kepastian tersebut terangkum dalam rancangan APBD 2020 yang disampaikan Bupati Batola, Hj Noormiliyani AS, dalam rapat paripurna bersama DPRD Batola, Senin (14/10).
Sebelum rapat dimulai, dilakukan doa bersama yang diberikan kepada Husaini Ahmad. Mantan Ketua DPRD Batola masa bakti 2009-2014 ini meninggal dunia, Minggu (13/10) malam.
Dalam paparan sebanyak 24 halaman, Noormiliyani menyampaikan BKT menyasar enam desa yang tersebar di empat kecamatan. Dimulai dari Desa Tamba Jaya, Muara Pulau dan Rantau Bamban di Kecamatan Tabukan.
Kemudian Desa Patih Muhur di Kecamatan Anjir Muara, Tabatan Baru di Kecamatan Kuripan dan Desa Balukung di Kecamatan Bakumpai.
“Salah satu belanja nyata dalam Raperda APBD 2020, sekaligus prioritas Batola dalam mengentaskan desa tertinggal menjadi desa mandiri adalah melalui Bedah Kampung Terintegrasi,” papar Noormiliyani.
“Total 19 desa yang menjadi sasaran. 3 desa dianggarkan dalam APBD 2019 dan 6 desa berikutnya melalui Raperda APBD 2020. Hingga masa jabatan kami berakhir, 10 desa lain juga selesai dibenahi,” imbuhnya.
Selain komitmen melanjutkan BKT, salah satu pembiayaan dalam rancangan APBD 2020 juga tetap menganggarkan dana untuk peminjaman tanpa bunga, terutama pembelian pupuk bersubsidi dan penyertaan modal daerah.
Noormiliyani menyampaikan dengan spesifikasi muatan substansi perencanaan anggaran, baik pendapatan, belanja dan pembiayaan, pihaknya mengusulkan total anggaran senilai Rp 1.097.105.300.557.
Namun angka tersebut masih mungkin berubah, tergantung alokasi transfer ke daerah dan Dana Desa 2020 yang ditetapkan Kementerian Keuangan.
Termasuk dalam transfer ke daerah adalah Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Insentif Daerah (DID), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Alokasi Umum (DAU).
Untuk sementara nilai anggaran dalam rancangan APBD 2020 ditambah Rp 289.768.783.880, sehingga menjadi Rp 1.386.874.084.437 atau naik 26,41 persen dibanding rancangan pertama yang diajukan kepada DPRD Batola.
“Sesuai surat Menteri Keuangan Nomor S-702/MK.07/2019, DBH mengalami penurunan. Namun DAK mengalami peningkatan dan insya Allah Batola juga tetap menerima DID. Dengan demikian, dua sumber tersebut dapat menutupi penurunan DBH,” sambungnya.
Disamping BKT dan bantuan pupuk bersubsidi, alokasi belanja juga cukup banyak disedot Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, RSUD H Abdul Aziz, dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
Kemudian Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Badan Kesbangpol, Satpol Pamong Praja, Badan Penanggulan Bencana Daerah dan Dinas Sosial.
Anggaran yang disediakan untuk kesembilan satuan kerja tersebut sebesar Rp561 miliar. Jumlah ini mencapai 52,18 persen dari total belanja dalam rancangan APBD 2020.
Dalam rancangan APBD 2020, pihaknya juga mengedepankan pertanian berkarakteristik daerah senilai Rp31,3 miliar yang dikelola Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura bersama Dinas Peternakan dan Perkebunan.
“Ditambah anggaran yang dikelola Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan senilai Rp8,2 miliar, serta alokasi pinjaman dana tanpa sebesar Rp10 miliar, dapat disimpulkan bahwa anggaran pembangunaan pertanian Batola mencapai lebih dari Rp50 miliar,” tandasnya.
Baca Juga: Dishub Kota Siap Ambil Alih Gedung Cungha Cunghui Banjarmasin
Baca Juga: Pemprov Kalsel Gelar Diklat, Sekdaprov Ingin Peningkatan Tata Kelola Administrator
Reporter: Bastian Alkaf
Editor: Puja Mandela
