bakabar.com, JAKARTA - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menentang keras adanya wacana jabatan presiden tiga periode. Penolakan tersebut disampaikan Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera dalam diskusi publik yang diselenggarakan KedaiKOPI di Jakarta, Sabtu (17/9).
"Kalau saya tantang saja Pak Jokowi dengan pernyataan demikian, ayo ngomong. Kalau mau ngomong saya tantang," tegas Mardani.
Menanggapi isu perpanjang masa jabatan presiden, ia menekankan pembatasan masa jabatan presiden adalah salah satu hal utama dari UUD 1945. Selain itu juga menjadi bagian dari amanat reformasi politik Indonesia.
"Jadi esensinya kekuasaan harus dibatasi, tinggal pola pembatasannya kalau berbasis jarak eksekutif dua periode. Kalau legislatif menurut saya mungkin yang lebihnya tadi keterwakilan dari kelompok kelompok yang perlu di afirmasi," terangnya.
Berbagai macam isu menjelang pemilu 2024, Mardani ali juga diminta untuk menanggapi wacana wacana penundaan pemilu mendatang.
Kepada publik ia meminta agar pemilu tidak dipahami tidak jadi diselenggarakan. Namun menjadi kewajiban semua pihak agar pemilu dapat diselenggarakan.
Ia juga menekankan bahwa keterwakilan tertentu di legislatif harus di afirmai, khususnya anak muda yang bisa dengan mudah duduk sebagai anggota DPR.
"Anak muda sekarang ini sebagian besar yang maju kalau dilihat ada koneksi dengan ayah ataupun kerabat. Tapi anak muda yang cerdas dan sendirian kadang kadang berat, jadi harus ada slot," ucapnya.
Keistemewaan anak anak muda yang ingin duduk menjadi anggota DPR di anggap sulit bagi yang tidak mempunyai kerabat parlemen terdekat, oleh karena itu slot akademisi perlu dilakukan revisi.
"DPR agak susah peluangnya untuk menjadi satu kekuatan tirani, kita mengecilkan dari 10 menjadi 9 partai saja butuh 10 tahun. Kalau efektif batas ambang parlemen 6-8 persen untuk jumlah penduduk Indonesia," pungkasnya.
