bakabar.com, NUSANTARA – Pendiri SoftBank Group Corp. Masayoshi Son mundur sebagai investor dalam proyek IKN Nusantara senilai $34 miliar.
SoftBank mengalihkan investasinya ke Timur Tengah dan China.
“Tidak ada lagi cerita tentang Masayoshi, dia keluar,” kata Menteri Koordinator Investasi dan Kemaritiman, Luhut Panjaitan dilansir Republika, Jumat (11/3) malam.
Januari 2020 lalu, Luhut menunjuk Son sebagai anggota komite pengarah yang mengawasi pembangunan kota, bersama dengan Putra Mahkota Abu Dhabi Mohammed Bin Zayed Al Nahyan dan mantan Perdana Menteri Inggris Tony Blair.
Seperti dilansir Bloomberg Businessweek, seorang juru bicara SoftBank Group yang berbasis di Tokyo mengkonfirmasi penarikan dari proyek tersebut.
Meskipun, mereka mengatakan terus berinvestasi di Indonesia melalui perusahaan portofolio Vision Fund-nya.
Sekedar diketahui, ini bukan pertama kalinya Son mundur dari inisiatif mahal yang dipimpin pemerintah.
Sebelumnya, SoftBank dan Arab Saudi sempat menandatangani nota kesepahaman pada tahun 2018 untuk pengembangan tenaga surya senilai $200 miliar. Namun akhirnya wacana itu terhenti alias batal.
Indonesia sedang membangun kota baru di atas sebidang tanah di Kalimantan Timur, sekitar 1.400 kilometer (870 mil) timur laut dari ibu kota saat ini Jakarta, di Jawa.
Pemerintah telah menerima komitmen sekitar $20 miliar dari Abu Dhabi untuk membantu mendanai pengembangan infrastruktur awal dan berencana untuk menawarkan lebih banyak proyek kepada investor lain dalam waktu dekat, kata Panjaitan.
Investor luar negeri, termasuk dari Arab Saudi dan satu dari Abu Dhabi yang bermitra dengan dana China, telah menyatakan minatnya, dan mereka akan berinvestasi melalui Otoritas Investasi Indonesia, dana kekayaan negara yang dikenal sebagai INA, kata Panjaitan.
Rencananya, proyek-proyek yang ditawarkan per blok, seperti blok pendidikan, blok rumah sakit, dan untuk bangunan non-pemerintah lainnya, katanya.
Sekitar lima hingga enam perusahaan milik negara, seperti PP Persero dan PT Total Bangun Persada, dapat ambil bagian dalam pembangunan tersebut.
Dana APBN sebesar $5 miliar akan digunakan untuk membiayai sebagian besar pembangunan gedung-gedung pemerintah, kata Panjaitan.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan pada Januari bahwa porsi pendanaan pemerintah untuk ibu kota baru akan berasal dari dana pemulihan ekonomi, belanja stimulus yang ditujukan untuk membangun kembali sebagian besar sektor yang terkena pandemi, atau anggaran yang dialokasikan di bawah kementerian pekerjaan umum.
Presiden Joko Widodo ingin memindahkan pemerintahan sebelum akhir masa jabatan terakhirnya pada tahun 2024.
Pada Januari, parlemen mengesahkan undang-undang yang mengatur ibu kota baru, yang memberikan dasar hukum untuk melanjutkan proyek tersebut.
