bakabar.com, JAKARTA – Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR, Mohammad Zainal Fatah mengungkapkan pembangunan di Ibu Kota Negara (IKN) memanfaatkan penerapan teknologi Building Information Modelling (BIM).
Menurutnya teknologi tersebut dapat mengakselerasi pembangunan infrastruktur di IKN, tentunya harus mendayagunakan sumber daya yang dimiliki.
Bukan hanya sumber daya yang sudah lama dikenal dan digunakan, tetapi juga sumber daya baru yang dihasilkan dari interaksi dan kolaborasi antara budaya dan teknologi.
"Tentu salah satunya yang kita mulai kenal dan dimanfaatkan adalah sumber daya dalam BIM akan mempermudah koordinasi, integrasi, efisiensi, dan pengendalian pelaksanaan konstruksi," ujarnya dilansir Antara, Kamis (24/11).
Penerapan BIM bukan hanya melalui aplikasi atau pengoperasian komputer, tapi representasi digital dari karakteristik fisik dan fungsional suatu bangunan.
BIM merupakan suatu metodologi digital yang memanfaatkan data ke dalam sebuah model. Dengan memanfaatkan data digital sebagaimana kondisi fisik sebenarnya, proyek dapat mengidentifikasi resiko dengan optimal.
Adapun keuntungan implementasi BIM yaitu untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi melalui koordinasi antar pemangku kepentingan konstruksi, proses desain dan konstruksi menjadi lebih ramping dan transparan, akurasi dalam perhitungan.
Tujuannya adalah supaya bisa menghindari kesalahan-kesalahan selama perencanaan hingga pelaksanaan, dan waktu pelaksanaan lebih cepat.
Saat ini Kementerian PUPR sedang melaksanakan salah satu proyek infrastruktur terbesar di Indonesia yakni pembangunan IKN. IKN Nusantara dibangun dengan konsep kota pintar atau smart forest city.
"Oleh karena itu maka pembangunan IKN akan menjadi upaya transformasi berbangsa dan bernegara, bermukim, bekerja, melakukan mobilisasi, dengan tetap melestarikan lingkungan," kata Zainal Fatah.
Sebelumnya, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan pihaknya siap memulai pembangunan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) wilayah 1B dan 1C Ibu Kota Negara Nusantara.
Basuki juga menambahkan perintah Presiden RI untuk memulai pembangunan KIPP 1B dan 1C juga telah dilaporkan kepada Menteri Keuangan.
Berdasarkan Peraturan Presiden nomor 63 Tahun 2022 tentang Perincian Rencana Induk Ibu Kota Nusantara, Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN Nusantara memiliki peran sebagai WP Pusat Pemerintahan, dan terbagi atas tiga Sub-WP (Wilayah Perencanaan) yakni Sub-WP 1A, Sub-WP 1B, Sub-WP 1C.
