bakabar.com, PALANGKA RAYA - Aksi damai dilakukan oleh 30 organisasi massa di Bundaran Besar Kota Palangka Raya, Jum'at (26/11).
Mereka menolak keras kehadiran Ormas Tariu Borneo Bangkule Rajakng (TBBR). Ormas yang dikenal dengan Pasukan Merah ini dianggap sangat bertentangan dengan adat budaya lokal masyarakat Dayak di Kalteng.
Hal ini disampaikan Ketua Koordinator Aksi Damai, Bambang Irawan dalam orasinya. Ia mengatakan, jika aksi ini merupakan bentuk keprihatinan pihaknya terhadap keberadaan TBBR yang mulai masuk di Kalteng.
"Ormas tersebut tidak pernah melakukan koordinasi bersama pemerintah, tokoh adat, lembaga adat hingga masyarakat lokal, Kami sangat sesalkan itu, adat budaya yang dibawa juga bukan adat Kalteng, salah satunya falsafah Huma Betang yang selalu kita agungkan. Jadi tolong ini bentuk keprihatinan kami tentang keberadaan TBBR," kata Bambang Irawan.
Bambang juga menegaskan, dirinya meminta kepada ormas TBBR, agar dapat membawa kembali segala adat dan budaya ke kampung halamannya, yakni di Kalimantan Barat.
Sementara itu, Plt Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalteng, Katma F. Dirun mengatakan, jika ormas harus memiliki dua legalitas, pertama ormas harus memiliki Surat Keterangan Terdaftar (SKT) yang terdaftar di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui kepengurusan Kesbangpol Provinsi. Selain itu, Ormas juga harus memiliki legalitas akta notaris dari Kemenkumham.
Namun demikian pemerintah baik, provinsi, kabupaten dan kota, dalam kapasitas sebagai perwakilan pemerintah pusat, tetap melakukan pembinaan karena pada posisi sebagai pembina semua ormas.
"Ke depan kita akan lebih mengoptimalkan pembinaan kepada seluruh ormas yang ada di Kalteng. Dengan harapan ke depan tidak ada lagi konflik yang terjadi antar ormas di Kalteng, semua ormas adalah masyarakat kita, pemerintah provinsi tetap melaksanakan pembinaan untuk membangun keharmonisan," tandasnya.
