bakabar.com, JAKARTA – Pemerintah RI melalui Menteri Agama Nasaruddin Umar mengumumkan awal Ramadan 1447 H bertepatan pada Kamis (19/2/2026). Dengan demikian umat Islam Indonesia tidak serentak mengawali puasa Ramadan 1447 Hijriah. Karena, sebelumnya Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah telah menetapkan awal Ramadan pada Rabu (18/2/2026).
Ketetapan pemerintah mengenai awal Ramadan itu diambil setelah mempertimbangkan hasil hisab posisi hilal dan laporan rukyatul hilal di berbagai daerah di Indonesia.
"Berdasarkan hisab dan tidak ada yang melihat hilal, maka satu Ramadhan 1447 H/ 2026 M jatuh pada Kamis, 19 Februari 2026," ujar Nasaruddin dalam konferensi pers usai sidang Isbat, Selasa (17/2/2026) petang.
Ketetapan sidang Isbat pemerintah ini diambil setelah mempertimbangkan hasil hisab posisi hilal dan laporan rukyatul hilal di berbagai daerah di Indonesia. Dari 96 titik pemantauan hilal yang digelar Kemenag, tidak ada satu pun petugas yang melihat hilal.
Ditemui sebelum Sidang Isbat, Menag menjelaskan tentang perbedaan awal Ramadan yang terjadi tahun ini. Menurut dia, Indonesia telah berpengalaman menyikapi perbedaan penetapan awal Ramadhan pada tahun-tahun sebelumnya tanpa menimbulkan konflik sosial.
“Indonesia tetap rukun dan telah berpengalaman dalam perbedaan penentuan satu Ramadhan pada tahun sebelumnya. Kita berpengalaman menyatu di tengah perbedaan,” ujarnya.
Nasaruddin berharap masyarakat tidak terjebak dalam perdebatan yang tidak produktif. “Saya berharap tidak ada perdebatan di masyarakat. Marilah kita hidup rukun di tengah perbedaan,” ucapnya.
Dia juga menyinggung perkembangan gagasan Kalender Hijriah Global Tunggal (KHGT) yang mulai didorong di sejumlah negara dan forum internasional seperti OKI, yang menggunakan pendekatan visibilitas global.
Namun untuk saat ini, Indonesia tetap berpegang pada kriteria yang disepakati bersama Menteri Agama Brunei, Indonesia, Malaysia, dan Singapura (MABIMS) sebagai dasar penetapan awal Ramadan resmi pemerintah. Berdasarkan kesepakatan MABIMS, imkanur rukyat dianggap memenuhi syarat apabila posisi hilal mencapai ketinggian 3 derajat dengan sudut elongasi 6,4 derajat.
Sidang penetapan awal Ramadhan ini dipimpin langsung oleh Menteri Agama. Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat (Bimas) Islam Kemenag, Abu Rokhmad mengatakan, sidang isbat melibatkan berbagai pihak terkait, dari perwakilan organisasi kemasyarakatan Islam hingga lembaga negara.
Sidang Isbat dihadiri oleh sejumlah pihak, perwakilan ormas Islam, perwakilan kedubes negara-negara Islam, MUI, BMKG, ahli falak, DPR dan perwakilan Mahkamah Agung.
Sementara itu, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) juga menetapkan 1 Ramadan 1447 H jatuh pada Kamis, 19 Februari 2026, berdasarkan hasil rukyatul hilal di 45 titik pemantauan.
Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya menyatakan bahwa hilal tidak terlihat sehingga bulan Syaban digenapkan menjadi 30 hari.
“Bahwa bulan Syaban tahun ini dihitung istikmal menjadi 30 hari, dan awal Ramadan jatuh pada hari Kamis Pahing, 19 Februari 2026,” ujarnya dalam konferensi pers virtual, Selasa (17/2/2026).
Ia menyampaikan apresiasi kepada tim rukyatul hilal di seluruh Indonesia serta mengucapkan selamat menyambut Ramadan kepada umat Islam.
Muhammadiyah yang menggunakan metode hisab hakiki wujudul hilal telah menetapkan 1 Ramadan 1447 H jatuh pada Rabu, 18 Februari 2026.
Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir meminta umat Islam tidak terjebak dalam perdebatan teknis yang berpotensi mengganggu kekhusyukan ibadah.
“Perbedaan tersebut harus disikapi dengan arif dan bijaksana. Tujuan utama dari ibadah puasa adalah meningkatkan kualitas takwa, baik secara pribadi maupun kolektif,” ujar Haedar.
Menurutnya, keberagaman dalam menentukan awal Ramadan merupakan bagian dari ruang ijtihad yang memiliki landasan ilmiah dan keagamaan masing-masing. Karena itu, tidak seharusnya muncul sikap saling menyalahkan atau merasa paling benar.
Haedar mengajak umat mengalihkan fokus pada dimensi substantif Ramadan: memperbaiki akhlak, meningkatkan ketaatan, serta menghadirkan kebaikan dalam kehidupan sosial.
Ia juga menekankan dimensi ekonomi dan peradaban dari Ramadan. Puasa, menurutnya, adalah latihan hidup efisien, hemat, dan disiplin—nilai-nilai yang menjadi fondasi kemajuan ekonomi umat.
“Jika kualitas umat tidak meningkat, maka kejayaan dan martabat dalam membangun peradaban maju akan sulit dicapai,” katanya.tem/cnn/det
