bakabar.com, KANDANGAN - Proyek pembangunan Jembatan Negara wilayah Daha Hulu Sungai Selatan (HSS) masih ditangguhkan, terkendala pada pembebasan lahan di kawasan tersebut.
Hal ini diungkapkan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) HSS Teddy Soetedjo saat ditemui di kantornya, Senin (21/8/2023).
Menurut Teddy, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) HSS telah menyiapkan Rp10 miliar untuk pembebasan lahan proyek pembangunan jembatan Negara.
Namun, proyek yang telah dianggarkan sejak 2022 hingga Agustus 2023 masih terkendala pada pembebasan lahan atau ditangguhkan.
Sebelumnya, proyek ini terhambat lantaran warga pemilik lahan meminta ganti rugi dengan harga yang sangat tidak masuk akal hingga paling besar minta Rp4 miliar.
Setelah diperiksa pihak ke tiga melalui tim appraisal atau penilai, harga ganti rugi pembebasan lahan tidak sesuai dengan penilaian.
Kemudian, jembatan di atas Sungai Negara itu rencananya dibangun di Desa Samuda dan Banua Hanyar Kecamatan Daha Selatan.
"Karena lokasinya berada di tepi sungai, kami masih berkoordinasi meminta pendapat hukum apakah bisa di beli atau tidak," jelasnya.
Tetapi, lanjut Teddy Soetedjo secara hukum yang berada di tepi sungai tersebut merupakan tanah negara sehingga untuk sertifikatnya tidak bisa dikeluarkan.
"Masih kita upayakan dengan semaksimal mungkin pembangunan jembatan untuk kesejahteraan masyarakat yang ada di wilayah Kecamatan Daha," pungkasnya.
Terpisah, salah satu warga Daha Selatan, Rudi mengungkapkan bahwa pihaknya sangat mendukung adanya rencana pembangunan Jembatan Negara.
Pasalnya, dengan dibangunnya jembatan baru membuat aktivitas lalu lintas menjadi lebih lancar dan perekonomian masyarakat Daha semakin meningkat lagi.
"Mudah-mudahan Jembatan Negara yang menjadi keinginan masyarakat Daha bisa terealisasikan secepatnya," ujar Rudi.
