bakabar.com, SAMARINDA – Gubernur Kaltim Isran Noor telah melayangkan surat ke Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait pembatasan produksi batu bara. Mantan bupati Kutim itu yakin surat akan ditanggapi atau direspon pemerintah pusat.
Sejak 2019, Kementerian ESDM membatasi produksi batu bara yang hanya maksimal 32 juta metrik ton. Hal ini karena izin usaha pertambangan (IUP) tak mampu memenuhi 25 persen kuota Domestic Market Obligation (DMO) yang ditetapkan pusat.
Baca Juga:Dipicu Penjualan Mobil di China Lesu, Harga Batu Bara Turun Lagi
Isran berujar, keputusan menyurati presiden agar Kaltim tidak dibatasi produksi batu bara melalui Izin Usaha Pertambangan (IUP).
“Saya yakin ditanggapi dan direspon Presiden. Tunggu saja. Pasti ada dan ditanggapi. Karena, surat itu langsung saya tanda tangani. Percaya saja,” kata Isran Noor dikutip dari laman resmi Pemprov Kaltim, Kamis (28/3).
Surat, kata Isran, baru dikirim via surat elektronik atau mail kepada Presiden, Senin (25/3/2019). Dalam inti surat tersebut Gubernur meminta agar Presiden mempertimbangkan untuk tidak membatasi produksi batu bara jenis IUP.
Karena, jika hal ini dibatasi, Isran takut hal ini memengaruhi pertumbuhan ekonomi Kaltim. Isran menilai kebijakan pembatasan tersebut tidak memperhitungkan dampak luas terhadap makro dan mikro ekonomi di daerah.
“Ini akan mengancam pertumbuhan ekonomi Kaltim. Karena itu, saya minta pertimbangan presiden agar tidak membatasi produksi batu bara jenis IUP,” jelasnya.
Isran menilai pembatasan ini sangat mempengaruhi pula pendapatan asli daerah (PAD) Kaltim, dampaknya tentu ke APBD. Karena, sebagian royalti Kaltim dari produksi batu bara.
Karena itu, Gubernur yakin Presiden Jokowi akan menjawab atau menanggapi surat tersebut. Pasalnya, ini akan menjadi permasalahan rakyat Kaltim.
“Tolong doakan saya agar bisa memperjuangkan ini. Agar larangan produksi itu tidak jadi. Mudah-mudahan ini berhasil,” harapnya.
Baca Juga:Naik Tipis, Ekonomi Kalimantan Selatan Masih Bertumpu Batu Bara
Editor: Fariz Fadhillah
