bakabar.com, PARINGIN – Program Kartu Prakerja yang digulirkan pemerintah pusat melalui Kementerian Ketenagakerjaan RI, belum berjalan optimal di Kabupaten Balangan.
Penyebabnya karena calon peserta masih menemukan banyak kendala.
Sebelumnya dalam pelaksanaan program kartu prakerja, Kabupaten Balangan menggandeng empat Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (LPKS) dan satu Balai Latihan Kerja (BLK).
Ketua Yayasan Sapta Bangun Persada, Slametno, yang menaungi tiga lembaga pelatihan di Kabupaten Balangan yang berlabel prakerja dari Kementerian Ketenagakerjaan.
Menurutnya pelaksanaan program Kartu Prakerja di Balangan sudah memasuki gelombang ketiga. Namun masih menemukan banyak kendala-kendala sehingga pelaksanaan kartu prakerja kurang optimal.
“Sampai saat ini lembaganya belum mendapatkan kode pelatihan dari Project Management Office (PMO) Prakerja sehingga pelatihan prakerja yang dibuka belum dapat diakses oleh peserta kartu prakerja,” tuturnya Slametno.
Selain itu, dari 39 lembaga latihan, baik Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (LPKS) maupun BLK yang ada di Kalimantan Selatan, yang berlabel prakerja dari Kementerian Ketenagakerjaan RI, sampai sekarang masih banyak yang dinyatakan belum lolos Kurasi PMO atau mendapatkan Kode Pelatihan.
“Hal tersebut secara tidak langsung memaksa peserta prakerja yang lolos seleksi prakerja untuk mengikuti pelatihan di platform digital diluar Kalimantan Selatan,” ujarnya.
Berdasarkan data ada sekitar 368 warga Balangan yang mendaftarkan diri sebagai calon penerima program kartu Prekerja dibawah Binaan Yayasan Sapta Bangun Persada. Namun hingga kini pihaknya masih tidak bisa memastikan angka yang lolos maupun tidak.
“Mengingat setelah proses pendaftaran, notifikasi lulus tidaknya masuk ke personal masing-masing peserta serta mengingat pelatihan yang dibuka oleh lembaganya belum bisa diakses oleh peserta prakerja,” jelasnya.
Berdasarkan laporan yang ia dapat dari beberapa peserta prakerja, pada pelaksanaan di lapangan masih banyak kebingungan masyarakat dalam proses prakerja tersebut.
“Dari yang awalnya dinyatakan lulus lalu berubah menjadi tidak lulus, ada juga kebingungan terkait sistem pelatihan pada platform digital sampai dengan keharusan membuka rekening bank,” ungkapnya.
Sebagaimana tujuan awal dari program prakerja sebelum adanya Covid-19 adalah untuk mengembangkan kompetensi angkatan kerja, serta meningkatkan produktivitas dan daya saing angkatan kerja.
Maka dari itu tujuan utama program prakerja di Kabupaten Balangan, lebih menitik beratkan pada kompetensi pelatihan.
Namun setelah adanya wabah Pandemi Global COVID -19, program tersebut menjadi semi bansos sehingga tujuan awal sedikit berubah karena banyak keluhan peserta yang merasa pengetahuan yang didapatkan tidak seberapa dengan mengikuti pelatihan di platform digital yang seakan akan hanya melihat tutorial pada youtube saja.
“Harapan kami kedepan, program kartu prakerja bisa dilaksanakan sesuai tujuan awal, dan dapat dilaksanakan secara Offline yaitu pelatihan langsung di lembaga pelatihan kerja swasta (LPKS) maupun Balai Latihan Kerja (BLK),” ujarnya.
Mengingat program Kartu Prakerja ini merupakan program lima tahun kedepan dalam mengembangkan kompetensi angkatan kerja, meningkatkan produktivitas dan daya saing angkatan kerja di Balangan, pungkasnya.
Editor: Puja Mandela