bakabar.com, JAKARTA - Presiden RI Joko Widodo mengajak inisiatif kolaborasi negara-negara G7, Kemitraan untuk Infrastruktur dan Investasi Global (PGII), untuk bekerja sama dan mendukung pembangunan infrastruktur di Indonesia melalui investasi nyata demi mewujudkan pemerataan dan kesejahteraan.
"Dukungan PGII bagi pembangunan infrastruktur di Indonesia sangat penting lewat investasi yang konkret dan pembiayaan inovatif lainnya. Mari berkolaborasi demi pemerataan dan kesejahteraan rakyat," kata Jokowi dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Sabtu (20/5).
Presiden Jokowi menyampaikan hal tersebut saat memberikan pernyataan dalam side event forum PGII G7 bersama negara-negara mitra di Hotel Grand Prince, Hiroshima, Jepang, Sabtu, di sela-sela rangkaian Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G7.
Presiden menjelaskan bahwa sebelumnya pembangunan infrastruktur di Indonesia begitu terpusat di Pulau Jawa. Hal itu praktis mengakibatkan sebaran jumlah penduduk maupun kegiatan perekonomian di Indonesia tidak merata.
Baca Juga: Kembangkan Tujuh Kawasan Industri, Purwakarta Kejar Target Investasi
"56 persen penduduk terkonsentrasi di Pulau Jawa dan 58 persen aktivitas ekonomi juga terpusat di Pulau Jawa," kata Jokowi.
Oleh karena itu, Presiden Jokowi menekankan bahwa Pemerintah Indonesia saat ini tengah menggencarkan upaya pembangunan infrastruktur di luar Jawa, baik itu berupa pelabuhan maupun jalan tol guna menekan ketimpangan yang terjadi.
Lebih lanjut, upaya pemerataan juga mewujud melalui rencana pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara sebagai ibu kota baru yang terletak di Pulau Kalimantan dan berada cukup di tengah-tengah Indonesia.
"Termasuk di dalamnya adalah pembangunan Ibu Kota baru Nusantara (IKN), kota berbasis hutan dan alam yang 70 persen adalah area hijau dan 80 persen sumber energinya berasal dari renewable energy," ujar Jokowi.
Baca Juga: Aksi di Kedutaan Jepang, Aktivis Tuntut G7 Hentikan Solusi Palsu Dana Iklim
Kepala Negara menyatakan pembangunan infrastruktur dasar di IKN Nusantara didanai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Kendati demikian, Presiden menekankan akan membuka peluang pendanaan dari pihak swasta apabila indikator efisiensi investasi atau internal rate of return (IRR) dari pembangunan tersebut dinilai baik.
"Pendanaannya untuk infrastruktur kami lakukan dari APBN, kemudian juga oleh BUMN, dan apabila IRR-nya baik akan kita berikan kepada swasta atau investor," kata Jokowi.
Lebih lanjut, Presiden menegaskan bahwa IKN bisa menjadi wujud transformasi Indonesia yang sangat terbuka untuk investasi dan kerja sama dalam berbagai bidang.
"Ini adalah showcase transformasi Indonesia yang sangat terbuka untuk investasi dan kerja sama, baik sektor transportasi, kesehatan, teknologi, pendidikan, (maupun) pariwisata," ujarnya.
