Dialog Capres Bersama Kadin

Prabowo Sesumbar Food Estate Kunci Kedaulatan Pangan

presiden (Capres) nomor urut 2 Prabowo Subianto menilai food estate adalah salah satu strategi utamanya untuk meningkatkan ketahanan pangan nasional.

Featured-Image
Capres nomor urut dua, Prabowo Subianto dalam debat Pilpres 2024 di Istora Senayan, GBK, Jakarta Pusat, Minggu (7/1) malam. Foto: Tangkap layar YouTube

bakabar.com, JAKARTA - Calon presiden (capres) nomor urut 2, Prabowo Subianto menilai food estate adalah salah satu strategi utamanya untuk meningkatkan kedaulatan pangan nasional. 

Hal itu pun dilakukan juga untuk menumpas pedagang yang menganut paham neolib yang lebih memilih membeli beras ke Vietnam. 

"Paham orang-orang neolib, 'Nggak usah, untuk apa beli beras dari petani Indonesia, beli saja dari petani Vietnam lebih murah'. Padahal kalau dia tutup dia tidak mau jual, kita makan apa?" terangnya dalam Dialog Capres Bersama Kadin: Menuju Indonesia Emas 2045 di Djakarta Theater, Jumat (12/1).

Baca Juga: Dorong UMKM Naik Kelas, Prabowo: Hilirisasi!

Prabowo mengungkapkan keputusan untuk membangun food estate berpijak pada gagasan Ibnu Sutowo pada tahun 1970-an. 

Sejak itulah dia ingin mengusung program food estate untuk mengentaskan polemik pangan dan pertanian yang menjadi masalah strategis bangsa. 

"Saya sudah bicara bertahun-tahun, ada rekam digital cetak saya semua dari berapa tahun kita harus punya food estate yang besar," katanya Menteri Pertahanan tersebut.

Baca Juga: Prabowo Sentil BUMN: Pimpinannya Keenakan!

Di sisi lain, dia juga menyoroti pentingnya kesejahteraan petani untuk meningkatkan minat anak-anak muda bergerak di pertanian.

Dia menyontohkan seperti di Jerman. Di sana masih banyaknya anak muda yang menjadi petani. Termasuk memiliki kekayaan dan makmur. 

Berbeda di Indonesia, Prabowo melihat minat anak muda untuk menjadi petani sangat minim. Lantaran masih banyak petani yang tidak sejahtera.

Baca Juga: Prabowo Blak-blakan Krisis 1998 Ulah IMF

Untuk mendorong itu, langkah pertama yang perlu didorong adalah pengelolaan pupuk berkeadilan. Dengan demikian, petani mendapatkan nilai tukar yang optimal. 

"Keberpihakan, pengelolaan pupuk harus ke petani, jangan pupuk banyak perantaranya dan jangan dibiarkan diperdagangkan, itu pupuk subsidi untuk rakyat, benih dan sebagainya," tuturnya. 

Editor


Komentar
Banner
Banner