bakabar.com, BANJARMASIN – Meski memiliki sederet alasan, keputusan pemerintah menaikkan harga BBM disesalkan banyak pihak. Penyebabnya perubahan ini dipastikan berimplikasi kepada banyak sektor lain.
Selain untuk menstabilkan neraca keuangan negara, alasan pemerintah mencabut subsidi BBM adalah karena dianggap kerap salah sasaran.
Dinilai bahwa BBM bersubsidi banyak dinikmati kalangan masyarakat dengan kelas ekonomi menengah ke atas, sehingga sehingga subsidi rakyat lewat BBM dirasa tidak efektif.
Lantas setelah dicabut, pemerintah juga semestinya telah memiliki program pengganti dari subsidi untuk BBM dan langsung dirasakan masyarakat.
“Kalau berasalasan menjaga stabilitas keuangan, boleh saja menaikkan harga,” seru pengamat kebijakan publik Universitas Lambung Mangkurat (ULM), Taufik Arbain, akhir pekan lalu.
“Namun yang terpenting adalah mengalihkan subsidi tersebut kepada hal lain dan harus dijamin tepat sasaran,” imbuhnya.
Banyak sektor yang disebut bisa menjadi pengalih subsidi BBM, seperti subsidi pupuk kepada petani, pekebun, nelayan atau UMKM.
“Dengan demikian, harga di sektor hilir tidak ikut melonjak akibat kenaikan harga BBM. Ini akan lebih efektif daripada politik Robin Hood yang terjadi sekarang,” tukas Taufik.
Robin Hood adalah tokoh dalam cerita rakyat Inggris. Meski seorang bangsawan, Robin melawan pejabat yang korupsi.
Dibantu 140 tentara yang disebut ‘Merry Men’, Robin Hood merampok rumah dan pabrik pejabat koruptor. Lalu uang hasil rampokan dibagi-bagikan kepada masyarakat tidak mampu.
“Maksud dari politik Robin Hood itu adalah kebijakan pemerintah memberikan bantuan tunai langsung kepada masyarakat. Kebijakan ini bertujuan menekan gejolak di tengah masyarakat,” papar Arbain.
“Andaipun kebijakan itu yang terlanjur dipilih, semestinya pemerintah juga konsisten menyalurkan bantuan dan melakukan pengawasan ketat,” imbuhnya.
Namun demikian, politik Robin Hood tersebut diyakini tidak seefektif dari program peningkatan produktivitas masyarakat melalui subsidi pertanian, nelayan dan UMKM.
“Tentu subsidi yang diberikan harus diawasi. Kalau dibarengi pengawasan yang buruk, subsidi malah dipakai membeli handphone baru atau hal tidak produktif lain,” beber Arbain.
Selain subsidi tepat sasaran dan pengawasan ketat, kebijakan lain yang seyogyanya dipikirkan pemerintah adalah tidak menyamaratakan kenaikan harga BBM.
“Harus dibikin klasifikasi yang jelas. Misalnya menggunakan indikator kapasitas mesin. Namun sekali lagi, kebijakan ini tetap harus dibarengi pengawasan ketat,” tegas Arbain.
Terlepas dari imbas yang terjadi, kenaikan harga BBM sah-sah saja dilakukan pemerintah. Namun demikian, pemerintah juga tetap harus memperhatikan beberapa opsi yang ditawarkan.
“Kenaikan harga BBM sah-sah saja dilakukan, karena melihat kondisi keuangan negara. Terlebih menjelang tahun politik, kas negara harus memadai,” papar Arbain.
“Pun bisa saja kebijakan tersebut termasuk untuk memuluskan rencana pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara yang relatif harus tuntas di era presiden sekarang,” tandasnya.
