News

Polda Metro Jaya Kerahkan Pasukan Basmallah untuk Kawal Demo di Depan DPR

apahabar.com, JAKARTA – Polda Metro Jaya turunkan 30 personel yang tergabung dalam pasukan ‘Basmallah’ untuk mengawal…

Featured-Image
Buruh gelar aksi unjuk rasa (apahabar.com/Bambang)

bakabar.com, JAKARTA – Polda Metro Jaya turunkan 30 personel yang tergabung dalam pasukan 'Basmallah' untuk mengawal aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR/MPR RI.

"terdapat 30 personel pasukan Basmallah yang dihadirkan untuk mengawal aksi demonstrasi tersebut," kata Wakil Direktur Pembinaan Masyarakat (Wadirbinmas) Polda Metro Jaya AKBP Yudhistira, di Jakarta, Selasa (27/9).

Nantinya pasukan basmallah bertugas buat bershalawat sekaligus memanjatkan doa agar aksi demonstrasi yang berlangsung dapat berjalan dengan tertib dan lancar.

"Berdasarkan arahan, Bapak Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imran, pertama kami memohon kepada Allah, supaya situasi dan kondisi dalam penyampaian aspirasi dan pengamanan berjalan lancar,” ujar Yudhistira.

Pasukan yang beranggotakan 30 orang itu jua bertugas menjaga moral para anggota TNI-Polri yang bertugas, dengan memberikan imbauan agar tidak terpancing provokasi.

"Kami harapkan dan kami yakin saudara-saudara kita ini bisa menahan amarah dan provokasi dan tetap ingat kepada Allah SWT,” kata Yudhistira.

Di sela-sela himbauan yang dilakukan, nantinya akan selingi dengan bacaan basmallah, shalawat, dan asmaul husna juga.
aliansi petani, buruh, dan nelayan yang tergabung dalam Komite Nasional Pembaruan Agraria (KNPA) berencana menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung DPR/MPR RI, Jakarta Pusat.

Diketahui Aksi unjuk rasa hari ini yang berlangsung sejak pukul 11.00 WIB hingga saat ini dilatarbelakangi oleh keresahan dari masyarakat.
Khusunya aliansi petani, buruh, dan nelayan yang tergabung dalam Komite Nasional Pembaruan Agraria (KNPA). Demontrasi tersebut digelar oleh aliansi buruh, petani, nelayan dan mahasiswa.

Sekretaris Jenderal Konsorsium Pembaruan Agraria Dewi Kartika mengatakan, massa aksi mendesak MPR RI untuk mengevaluasi Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dan DPR RI atas pelaksanaan reforma agraria.

“Akibat enam dekade UUPA 1960 dan dua dekade TAP MPR tidak dijalankan secara penuh dan konsekuen, ekonomi politik agraria kita menjadi semakin liberal, menghasilkan krisis agrarian dan kerusakan lingkungan yang semakin memburuk,” ucap Sekretaris Jenderal Konsorsium Pembaruan Agraria Dewi Kartika.

Kemudian, massa aksi gabungan ini juga menyuarakan penolakan terhadap kenaikan harga BBM yang semakin membebani masyarakat.



Komentar
Banner
Banner