bakabar.com, BANJARMASIN - Polda dan Kejati Kalsel di-warning jangan lemot tangani kasus. Jangan sampai menunggu viral baru ditangani serius.
Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Moh Rano Alfath mewanti-wanti hal itu ke Polda dan Kejati Kalsel. Dua lembaga penegak hukum ini diminta untuk selalu cepat tanggap menangani laporan maupun aduan masyarakat.
“Kami sampaikan jangan sampai nanti laporan masyarakat yang nunggu viral dulu baru ditangani. No viral, no justice,” ujar politikus dari Partai PKB itu usai kunjungan kerja spesifik di Mako Polda Kalsel, Kamis (13/2).
Rano bilang bahwa kedatangan Komisi III DPR RI ini sebagai bentuk pengawasan terhadap aparat penegak hukum (APH) khususnya Polda dan Kejati. Serta mendengar apakah ada kasus-kasus besar hingga menjadi perhatian publik.
Adapun hal yang menjadi fokus mereka diantaranya data terkait dengan efektivitas fungsi pengawasan terhadap polisi dan jaksa dan pegawai lainnya dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya maupun penanganan perkara pelanggaran oleh SDM.
Kemudian terkait kualifikasi penggunaan senjata api oleh jajaran Polda dan serta pengawasannya
secara komprehensif. Penjelasan terkait dengan kebijakan dan strategi untuk peningkatan kualitas, kapasitas, dan profesionalisme SDM yang mendorong peningkatan responsivitas dan integritas sistem penegakan hukum dan layanan publik.
Lalu soal kendala dan hambatan yang dihadapi dalam meningkatkan kredibilitas dan profesionalisme kerja, serta upaya evaluasi atau kajian terhadap aturan atau kebijakan terkait dalam rangka optimalisasi tugas dan fungsi.
“Tadi Polda dan Kejati sudah menyampaikan banyak hal dan sudah baik, termasuk peningkatan SDM, termasuk juga penanganan-penanganan perkara yang dianggap mencuri perhatian publik sudah cukup baik,” jelas Rano.
Adapun Kapolda Kalsel, Irjen Pol Rosyanto Yudha Hermawan menyampaikan apresiasi atas kunjungan yang dilakukan Komisi III DPR RI ke Kalsel.
"Kami sangat menghargai kunjungan ini sebagai bentuk sinergi antara lembaga legislatif dan kepolisian dalam upaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat," ujarnya.
